Jakarta, tvOnenews.com - Ketua DPR RI Puan Maharani buka suara soal aksi demonstrasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) terhadap menterinya, Satryo Soemantri Brodjonegoro.
Satryo didemo pegawainya atas dugaan penyalahgunaan wewenang. Dia diduga memecat pegawainya mendadak dan kerap menampar hingga membentak-bentak pegawainya.
Menurut Puan, wewenang mengevaluasi kinerja menteri merupakan hak prerogatif presiden.
“Terkait apakah dievaluasi atau tidak itu prerogatif Presiden,” kata Puan di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Selasa (21/1/2025).
Meski demikian, DPR berharap Kemendiktisaintek mengusut permasalahan itu secara transparan. Dia menyebut Komisi X juga akan mengawasi dan menindaklanjuti permasalahan tersebut.
“Kami dari DPR berharap semua hal yang terjadi di Kementerian itu bisa ditindaklanjuti secara transparan di internal,” ujar Puan.
“Dan apapun yang kami lakukan tentu saja itu ranah dari eksekutif, walaupun DPR akan mencermati dan menindaklanjutinya di komisi terkait,” sambungnya.
Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian menyebut pihaknya akan menggelar rapat kerja dengan Mendiktisaintek pada 22 Januari 2025. Agenda utama rapat tersebut adalah membahas evaluasi kinerja dan anggaran tahun 2024.
Meski demikian, Komisi X juga akan membahas beberapa isu aktual menyangkut Kemendiktisaintek.
“Dalam perkembangannya, pada Raker nanti pasti akan muncul pertanyaan dari para anggota, misalnya mengenai isu-isu bidang Dikti, seperti tukin (tunjangan kinerja) dosen, facana pembatasan pembukaan Fakultas Kedokteran, dan lain-lain,” ujar Hetifah saat dihubungi tvOnenews.com, dikutip Selasa (21/1/2025).
“Permasalahan terkait masalah internal, yaitu aksi demonstrasi para ASN yang menolak kebijakan Mendiktisaintek, bukan tidak mungkin juga akan ditanyakan pada Raker nanti,” sambung dia. (saa/iwh)
Load more