Ketua PBNU: Menyogok Kalau untuk Dapat Hak Menurut Ulama Dibolehkan

Jakarta, tvOnenews.com - Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Ulil Abshar Abdalla, membantah pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) dari pemerintah sebagai sogokan.

Hal ini disampaikan dalam rapat pleno bersama Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah saat membahas revisi UU Minerba.

Mulanya, Ketua Komisi VII DPR Saleh Partaonan Daulay menyoroti berbagai pemberitaan di media bahwa pemberian IUP untuk ormas keagamaan hingga perguruan tinggi sebagai bentuk sogokan agar tidak mengkritik pemerintah.

“Apakah setuju ini dianggap sebagai sogokan? Karena saya sudah baca beberapa berita, ini kelihatannya ini sudah masuk disogok nih supaya ormas, perguruan tinggi dan yang kritis-kritis itu jangan ngomong lagi, jangan kritik lagi pemerintah,” kata Saleh di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Rabu (22/1/2025).

“Dan para pelaku yang nyogok itu termasuk DPR. Kenapa? Karena DPR menyahkan UU-nya nih. Kalau memang ini dianggap sogokan, ini kan lucu ini, masa eksekutif, legislatf bersama-sama nih nyogok,” lanjut dia.

Sebab, menurut Saleh, pertambangan di Indonesia adalah milik negara, sehingga semua pihak dapat mengelola tambang tersebut.

“Apakah nanti nilai kekritisan ormas, civil society akan berkurang kalau dikasih ini, tambang ini. Bukankah semuanya milik negara, bukan milik Pak Prabowo, bukan milik partai politik. Kalau milik negara kan siapapun yang mengelola boleh mestinya dan tidak ada rasa takut untuk mengelolanya kadena diberi,” jelasnya.