"Yang disetujui Jokowi bukan pagar laut tapi PSN Kawasan Ekowisata Tropical Coastland," kata Haidar.
Haidar menuturkan PSN Tropical Coastland PIK 2 bukan atas inisiatif pemerintah melainkan berdasarkan usulan atau pengajuan.
Pengaju atau pengusul diminta mempresentasikan proyek tersebut untuk dinilai kelaikannya.
Hasilnya kemudian akan menjadi bahan rapat Tim Pengarah Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) sebelum diajukan lebih lanjut kepada Presiden.
"Ada juga kemungkinan pihak swasta mengelabui pemerintah demi keuntungan pribadi atau korporasi," katanya.
Tak hanya itu, Haidar mengungkap adanya keterlibatan Kantor Jasa Surveyor Berlisensi (KJSB) dalam pengukuran untuk sertifikat tanah terkait pagar laut tersebut.
"Bisa jadi KJSB bekerja sesuai dengan permintaan kliennya. SHGB atau SHM atas nama siapa dan perusahaan apa kan sudah jelas. Jadi siapa yang diuntungkan saya rasa masyarakat sudah tahu," pungkasnya. (raa)
Load more