Siapkan 350 Porsi, TNI Gelar Uji Coba Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Serang

Jakarta, tvOnenews.com - Kodim 0602/Serang menggelar uji coba program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi pelajar di Kabupaten Serang dengan menyediakan sebanyak 350 porsi makanan.

Komandan Kodim (Dandim) 0602/Serang Kolonel Inf Mulyo Junaidi di Serang, Rabu, mengatakan kegiatan uji coba program MBG ini menyasar pelajar tingkat PAUD, TK, SD, dan SMP di wilayah Kecamatan Tunjung Teja, Kabupaten Serang, Provinsi Banten.

"Sebanyak 350 porsi Makan Bergizi Gratis masing-masing dibagikan di PAUD Attoyibiah, TK Muhajirin, SD Negeri Caringin Pasir, dan SMP Sohibul Muslimin," kata Dandim Mulyo Junaidi.

Ia menjelaskan bahwa sampai saat ini belum ada kegiatan uji coba MBG yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Serang. Maka dari itu pihaknya mengambil inisiatif melakukan uji coba tersebut untuk mendukung program Presiden Prabowo Subianto itu.

“Kegiatan ini merupakan langkah awal untuk memastikan pelajar, khususnya di tingkat PAUD hingga SMP mendapatkan asupan makanan bergizi guna mendukung tumbuh kembang mereka, sekaligus menguji makanan yang disajikan sesuai dengan standar gizi nasional," ucapnya.

Menu MBG yang disiapkan berisi nasi, sayur, buah dan lauk ayam. Ia berharap menu ini cocok dan nyaman bagi para siswa yang terlibat.

"Kami juga berharap program uji coba MBG ini dapat memberikan manfaat nyata. Kodim 0602/Serang bersama pemerintah berkomitmen untuk terus mendukung upaya meningkatkan kesehatan serta kualitas pendidikan di Indonesia," ungkapnya.

Sebelumnya, Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah mengatakan pelaksanaan program MBG di Kabupaten Serang masih menunggu aturan teknis dari pemerintah pusat karena anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaannya cukup besar.

"Dengan jumlah siswa yang ada di Kabupaten Serang cukup besar, jadi harus ada intervensi dari pusat dan provinsi agar seluruh siswa bisa tercover,” ujar Bupati Serang.

Ia mengungkapkan ada banyak pihak yang ikut aktif dalam menyukseskan program MBG. 

Untuk itu perlu adanya kolaborasi lintas sektoral terkait mulai dari kabupaten, provinsi, hingga pusat, sehingga tidak ada anggaran yang tumpang tindih.(ant/ree)