Jakarta, tvOnenews.com - Kementerian Luar Negeri China meminta agar kelompok pakar dari UNHCR bersikap objektif dalam memberikan penilaian mengenai sejumlah warga etnis Uighur yang saat ini berada di Thailand.
"Para ahli PBB, apa pun peran mereka, harus memenuhi mandat mereka dengan cara yang adil dan objektif sesuai dengan tujuan dan prinsip Piagam PBB alih-alih berbicara secara tidak bertanggung jawab tentang masalah tersebut," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Mao Ning dalam konferensi pers di Beijing mengutip Antara pada Kamis (23/1/2025).
Sebelumnya pada Selasa (21/1), kelompok pakar dari Badan Pengungsi PBB (United Nations High Commissioner for Refugees atau UNHCR) menyampaikan pernyataan agar pemerintah Thailand segera menghentikan kemungkinan pemulangan 48 warga etnis Uighur ke China.
Alasannya adalah karena kemungkinan akan adanya penyiksaan atau perlakuan atau hukuman tidak manusiawi jika mereka dipulangkan.
Para pakar menyampaikan hal tersebut menyusul seorang tahanan mengatakan mereka melakukan mogok makan sejak 10 Januari sebagai bentuk protes terhadap deportasi.
"Para pakar PBB seharusnya menaati Kode Etik untuk Pemegang Mandat Prosedur Khusus Dewan Hak Asasi Manusia, dan memastikan bahwa tidak ada yang mereka katakan atau lakukan mengganggu kedaulatan peradilan negara-negara anggota PBB dan kerja sama peradilan normal negara-negara tersebut," tambah Mao Ning.
Persoalan kepulangan orang Uighur dari Thailand ke China, ungkap Mao Ning, merupakan masalah hukum dua negara yang berdaulat.
Load more