ACEXI Harap Pemerintah Rumuskan Langkah Strategis Pengendalian Perubahan Iklim

Jakarta, tvOnenews.com - Asosiasi Ahli Emisi Karbon Indonesia (ACEXI) menggelar sebuah talkshow bertajuk ‘Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon dalam Konteks Strategi Nasional dan Global Indonesia: Terciptanya Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan dan Penciptaan Lapangan Kerja’ dalam peringatan HUT ke-1.

Ketua Umum ACEXI, Lastyo Kuntoaji Lukito mengatakan kegiatan ini merupakan momentum penting untuk menegaskan dukungan pihaknya terhadap pemerintah dalam mewujudkan tata kelola nilai ekonomi karbon (NEK) yang berkualitas serta merumuskan langkah strategis ke depan dalam pengendalian perubahan iklim.

"Kami bangga bahwa meskipun masih berusia muda, kami berkembang pesat dan secara aktif berpartisipasi dalam dialog dengan berbagai pemangku kepentingan, baik dari badan legislatif, pemerintah, swasta, masyarakat sipil, maupun mitra pembangunan negara sahabat, dalam rangka akselerasi tata kelola NEK yang berkualitas," kata Lastyo, Jakarta, Jumat (25/1/2025).

Sementara  itu, Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno menekankan pentingnya kerja sama antara semua pihak untuk memberikan solusi terkait hambatan dalam akselerasi tata kelola NEK agar potensi ekonomi karbon Indonesia yang sangat besar dapat dimanfaatkan secara maksimal.

Menurutnya Indonesia memiliki potensi penampungan karbon yang mencapai 600 gigaton, dan berada dalam posisi strategis di antara negara-negara penghasil karbon seperti Singapura, China, Korea, dan Jepang.

“Perdagangan karbon akan menjadi salah satu pilar ekonomi Indonesia di masa depan. Pengembangannya membutuhkan dukungan kuat dari sisi kebijakan dan regulasi. Potensi besar ini jangan sampai kita sia-siakan, jangan sampai ketinggalan dengan negara-negara tetangga. Perdagangan karbon di Indonesia sudah bisa diakselerasi dengan adanya bursa karbon di IDX,” kata Eddy dalam acara tersebut.

“Dari sisi regulasi, masalah utamanya adalah komunikasi. Banyak pihak yang datang kepada saya mengeluhkan hambatan-hambatan yang ada, termasuk regulasi. Dengan posisi saya sebagai Wakil Ketua MPR dan anggota DPR Komisi XII yang membidangi energi, lingkungan hidup, dan investasi, saya akan berusaha untuk mencapai solusi atas masalah-masalah ini,” sambungnya.