Sementara, Ketua Dewan Pembina ACEXI, Rokhmin Dahuri menyampaikan bahwa potensi NEK Indonesia yang luar biasa jangan sampai dimanfaatkan hanya oleh pihak asing.
"Di sinilah ACEXI dapat memainkan peran penting dalam menyediakan ahli-ahli emisi karbon. Jangan sampai kegiatan-kegiatan terkait NEK seperti perdagangan karbon, penyimpanan karbon, atau kalkulasi karbon didominasi oleh pihak-pihak luar negeri," kata Rokhmin Dahuri.
Di sisi lain, Ketua Dewan Pengawas ACEXI, Poempida Hidayatulloh me mengatakan meski pemerintah sudah membuat kemajuan dalam hal regulasi dan kebijakan karbon, masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki, terutama dalam hal koordinasi antar sektor.
“Dalam dunia transisi hijau, kita harus bergerak dengan pemikiran holistik. Jika setiap pihak berjalan sendiri-sendiri, hasilnya tidak akan optimal. Kami dari ACEXI mengapresiasi langkah pemerintah, namun yang perlu dilakukan sekarang adalah menciptakan sistem yang lebih sentralistik dan dikelola oleh satu lembaga khusus,” ujar Poempida.
Poempida menambahkan bahwa lembaga ini bisa berada di bawah presiden untuk mengelola kepentingan lintas sektor, karena isu karbon bukan hanya berkaitan dengan Kementerian Lingkungan Hidup, tetapi juga dengan kehutanan, industri, dan sektor lainnya.
"Jika ini tidak diawasi oleh lembaga yang lebih tinggi dari kementerian, bisa timbul masalah ego sektoral atau saling menyalahkan. Seperti yang pernah diusulkan oleh tim Pak Prabowo untuk membentuk badan karbon di bawah presiden, kami mendukung inisiatif tersebut," pungkasnya. (raa)
Load more