Kritik Rocky Gerung Soroti Kasus Pagar Laut: Tak Ada Koordinasi yang Jelas di Kabinet Prabowo

Salah satu contoh yang ia angkat adalah kasus pagar laut di Tangerang, yang menurutnya memperlihatkan kurangnya koordinasi antarinstansi pemerintah.

"Kasus pagar laut di Tangerang memperlihatkan tidak adanya koordinasi yang jelas di kabinet. Instruksi untuk membongkarnya memang sudah diberikan oleh Presiden dengan melibatkan TNI AL, tetapi hingga kini belum jelas siapa yang bertanggung jawab dan siapa yang harus dihukum," paparnya.

Rocky juga menyoroti persoalan proyek reklamasi di Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 yang menurutnya memiliki potensi menimbulkan konflik sosial berbasis etnis dan ras. Ia mengkritik lambatnya penanganan kasus tersebut dan menilai bahwa pemerintah terkesan 'mencicil' penyelesaiannya tanpa adanya langkah konkret yang diumumkan kepada publik.

"Publik menunggu kepastian, ingin tahu siapa pejabat yang harus bertanggung jawab, tapi sejauh ini tidak ada ketegasan," tegasnya.

BRICS dan Posisi Indonesia di Kancah Global

Rocky juga menyoroti keputusan Indonesia untuk bergabung dengan blok ekonomi BRICS (Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan). Menurutnya, langkah ini dapat menjadi pilihan strategis jika bertujuan menjadikan Indonesia sebagai pemimpin, bukan sekadar anggota pasif. Namun, ia mengingatkan bahwa keputusan tersebut juga memiliki risiko besar.

"Bergabung dengan BRICS sebagai pilihan ideologis adalah hal yang baik, tapi kita harus siap dengan konsekuensinya. Indonesia bisa menghadapi sanksi dari negara-negara Barat karena ekonomi kita masih sangat bergantung pada dolar," jelasnya.