Aktivis 98 ini mendesak kedua pemerintah untuk mengevaluasi dan merumuskan sistem yang lebih adaptif serta sesuai dengan kenyataan di lapangan, untuk mencegah terulangnya tragedi serupa.
“Ini hukum supply and demand. Malaysia membutuhkan, Indonesia juga butuh. Selama tata kelola yang ada tidak berubah, tragedi seperti penembakan, penenggelaman kapal, dan pelanggaran HAM lainnya akan terus terjadi,” tegas Aznil.
Lebih lanjut, Aznil menekankan perlunya mempermudah proses yang menghubungkan pekerja dengan majikan di sektor informal dan tradisional.
Kedua negara memiliki kesamaan bahasa dan budaya yang seharusnya menjadi dasar untuk mempermudah akses pekerja ke pasar kerja.
“Persyaratan kompetensi dan kontrak kerja di sektor ini harus lebih mudah diakses, kecuali jika sistem ini memang sengaja dibuat rumit untuk mendukung mafia penempatan,” tegasnya.
Selain itu, Aznil menuntut agar insiden penembakan ini segera ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku.
“Demi hak asasi manusia dan konstitusi Indonesia, pemerintah kedua negara harus mengambil tindakan tegas terhadap penembakan ini. Para PMI ini bukanlah teroris atau pengedar narkoba, mereka hanya mencari nafkah demi bertahan hidup,” tambahnya.
Load more