Badan Pengkajian MPR Komentari Kasus Pagar Laut, Singgung Kajian Konstitusional

Jakarta, tvOnenews.com - Anggota Badan Pengkajian MPR RI, Al Muzzammil Yusuf, menekankan bahwa kasus pagar laut di Tangerang, Banten, perlu dianalisis dalam konteks implementasi Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945, yang menyatakan bahwa bumi, air, dan segala kekayaan alamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

"Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 jelas menyatakan bahwa semua sumber daya alam harus dikelola demi kemakmuran rakyat. Ini harus menjadi acuan utama dalam setiap kebijakan," ujar Al Muzzammil, Minggu (26/1/2025).

Menurutnya, Badan Pengkajian MPR yang terdiri dari perwakilan delapan fraksi di MPR dan anggota DPD RI perlu segera melakukan kajian mendalam terkait kasus ini. 

Langkah ini, katanya, penting untuk menunjukkan komitmen MPR sebagai lembaga yang bertanggung jawab mengawal UUD 1945 dan menjaga kedaulatan negara dari pihak-pihak yang berusaha mengeksploitasi sumber daya alam untuk kepentingan pribadi atau asing.

"Sangat penting bagi MPR untuk ikut andil dalam mengatasi monopoli kekayaan alam oleh kelompok tertentu, baik di dalam negeri maupun yang melibatkan pihak luar," tambahnya.

Al Muzzammil juga mengapresiasi tindakan cepat yang diambil oleh Presiden Prabowo Subianto, yang telah memerintahkan Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Kepala Staf Angkatan Laut untuk membatalkan surat yang mengesahkan keberadaan pagar laut tersebut. 

Ia juga mengapresiasi upaya Komisi IV DPR RI yang telah langsung meninjau lokasi dan memberikan perhatian serius terhadap masalah ini.

"Selain itu, kami sangat menghargai peran aktif nelayan di Tangerang, Banten, yang terdampak. Mereka telah dengan berani menyuarakan keresahan mereka bersama aktivis lingkungan," ujarnya.

Al Muzzammil berharap Badan Pengkajian MPR turut serta dalam menyelesaikan masalah pagar laut ini melalui kajian mendalam tentang aspek konstitusional dengan melibatkan para ahli. 

"Kami ingin menjadikan isu pagar laut ini sebagai momentum untuk bersatu menjaga kekayaan alam Indonesia, demi kesejahteraan rakyat dan bukan untuk kepentingan golongan tertentu, apalagi pihak asing," pungkasnya. (aag)