Pengamat Nilai Penyelesaian Kasus Pagar Laut Jadi Ujian Pemerintah

Jakarta, tvOnenews.com - Pengamat hukum dan politik Pieter C. Zulkifli menilai polemik pagar laut di perairan Tangerang, Banten, menjadi ujian bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Sebab, sikap pemerintah dalam menyelesaikan persoalan ini menjadi cerminan apakah kebijakan yang dikeluarkan negara berdasarkan landasan hukum atau karena tekanan dari pihak tertentu.

“Kasus ini tidak hanya menjadi ujian bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, tetapi juga menjadi cerminan apakah kebijakan negara mampu berdiri tegak di atas landasan hukum dan keadilan sosial, atau justru terombang-ambing oleh tekanan pihak tertentu,” ujar Pieter dalam keterangan tertulis, Rabu (29/1/2025).

Di sisi lain, mantan Ketua Komisi III DPR itu menilai perintah Prabowo untuk menyegel dan membongkar pagar laut tampaknya tidak berjalan mulus.

Sebab, ketika 600 personel TNI Angkatan Laut mulai melakukan pembongkaran pada Sabtu (18/1/2025), Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono justru meminta pembongkaran ditunda dengan alasan perlunya kajian lebih mendalam. 

Pieter mengatakan ketidaksepahaman ini menyoroti lemahnya koordinasi antarkementerian. Pieter juga menyoroti sikap Menteri ATR/BPN Nusron Wahid yang mencabut Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) di wilayah pagar laut.

“Langkah Nusron Wahid dalam mencabut sertifikat tanah di kawasan ini sangat berlebihan, alih-alih menimbulkan kontroversi. Sebagai pejabat publik, dia seharusnya berhati-hati dalam mengambil keputusan yang berdampak luas,” ujarnya.