Aspek lainnya juga disesuaikan KPK yakni soal perjalanan dinas, teknologi informasi untuk rapat dan seminar, serta mengurangi acara seremonial sampai pengadaan souvenir.
“Dalam konteks biaya pemeliharaan, belanja barang dan jasa, KPK juga sudah cukup efisien, karena kami tidak menyediakan fasilitas rumah dan kendaraan dinas bagi pejabat dan pegawai,” ujar Agus.
Ia pun menegaskan bahwa kebijakan ini tidak berdampak signifikan pada upaya pemberantasan korupsi. (ant/iwh)
Load more