Manajemen Danantara Jadi Sorotan! Pengamat Hukum Beri Saran Ini: Sejarah Mencatat!

Jakarta, tvOnenews.com - Daya Anagata Nusantara (Danantara) tak terlepas dari sorotan publik hingga pengamat hukum. Terutama, soal pemilihan manajemen Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara).

Dalam hal ini, Pengamat hukum dan pembangunan Hardjuno Wiwoho menyarankan agar pemilihan BPI Danantara dilakukan dengan bebas dari kepentingan politik.

Hardjuno katakan seperti itu, agar Danantara tidak mengalami nasib seperti kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) atau 1Malaysia Development Berhad (1MDB).

"Dalam kasus BLBI, kita melihat bagaimana dana negara dapat disalahgunakan akibat lemahnya pengawasan dan intervensi politik yang kuat," ujar Hardjuno dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (20/2/2025).

Sementara, lanjut dia, kasus 1MDB menjadi pelajaran bahwa jika ada intervensi politik dan kurangnya pengawasan, holding investasi negara bisa menjadi beban ekonomi yang berlarut-larut.

Selain manajemen yang bebas dari politik, Hardjuno turut merekomendasikan agar pengelolaan Danantara nantinya diiringi dengan audit independen oleh lembaga internasional serta laporan keuangan yang terbuka untuk publik.

Apabila semua langkah tersebut diterapkan dengan disiplin, menurut dia, Danantara bisa menjadi kekuatan ekonomi yang nyata bagi Indonesia.