Namun dia enggan membeberkan alasan mengapa rapat digelar di Hotel Fairmout, ketimbang di ruang rapat Komisi I DPR. Dia meminta wartawan menyakan hal tersebut kepada Ketua Komisi I DPR yang juga Ketua Panja, Utut Adianto.
Sebagai informasi, revisi UU TNI mengundang polemik. Sebab dikhawatirkan menghidupakan kembali dwifungsi ABRI.
Ada sejumlah usulan perubahan dalam DIM Revisi UU TNI dari pemerintah. Diantaranya, perluasan penempatan prajurit TNI aktif di 15 kementerian dan lembaga.
Meski sudah diperluas, pemerintah mengusulkan prajurit TNI bisa menempati jabatan sipil di luar 15 kementerian dan lembaga. Namun dengan syarat harus pensiun dini.
Selain itu, revisi ini bertujuan menetapkan penambahan usia masa dinas keprajuritan hingga 58 tahun bagi bintara dan tamtama, sementara masa kedinasan bagi perwira dapat mencapai usia 60 tahun.
Selain itu, ada kemungkinan masa kedinasan diperpanjang hingga 65 tahun bagi prajurit yang menduduki jabatan fungsional. Sementara untuk perwira tinggi bintang 4, masa pensiunnya sesuai diskresi presiden.
Load more