Tasikmalaya, tvOnenews.com – Setelah sempat sulit dihubungi pascapenggeledahan rumahnya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait penyidikan kasus dugaan korupsi Bank BJB, mantan Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil yang akrab disapa Kang Emil atau RK akhirnya bisa berkomunikasi dengan DPD Partai Golkar Jawa Barat.
Sekretaris DPD Partai Golkar Jawa Barat, MQ Iswara, saat berkunjung ke Kota Tasikmalaya mengungkapkan bahwa pihaknya telah berhasil berkomunikasi dengan Ridwan Kamil melalui telepon pada Jumat (14/3/2025) malam.
Dalam komunikasi itu, kata Iswara, Kang Emil mengaku dalam kondisi baik tengah berada di Bandung dan akan kooperatif menghadapi penyidik KPK.
"Tadi malam kami sudah berkomunikasi dengan Pak Ridwan Kamil lewat telepon. Beliau menyampaikan bahwa dalam kondisi sehat dan sedang berada di Bandung. Yang kedua, beliau juga menyampaikan pesan bahwa tentunya akan siap kooperatif mengikuti apa yang diminta oleh penyidik, yang mana sejauh ini kita ketahui bahwa Kang Emil statusnya masih sebagai saksi," ujar Iswara, saat berkunjung ke Kota Tasikmalaya, Sabtu (15/3/2025) pagi.
Iswara menjelaskan bahwa Golkar Jawa Barat siap memberikan pendampingan hukum kepada Ridwan Kamil jika diperlukan.
Terlebih, Kang Emil merupakan salah satu ketua di Bidang Kebijakan Politik di DPP Golkar.
"Pak Ridwan Kamil ini pengurus DPP Golkar juga. Salah satu ketua di Bidang Kebijakan Politik. Tentunya apabila nanti Kang Emil membutuhkan pendampingan hukum, kami siap," katanya.
Ia juga mengungkapkan bahwa komunikasi dengan Ridwan Kamil baru berhasil dilakukan pada Jumat malam sekitar pukul 22.00-23.00 WIB melalui telepon staf pribadinya.
"Sebelumnya saya sampaikan bahwa kami belum berhasil berkomunikasi dengan beliau. Namun, tadi malam kami akhirnya bisa berbicara langsung. Beliau menegaskan bahwa dirinya baik-baik saja dan siap memberikan informasi yang diperlukan penyidik KPK," tambahnya.
Lebih lanjut, Ridwan Kamil juga menyampaikan bahwa sebagai Gubernur Jawa Barat saat itu dirinya siap memberikan klarifikasi terkait kebijakan yang diambil sebagai risiko jabatan.
"Beliau menyampaikan bahwa tentunya sebagai Gubernur Jawa Barat pada saat itu, sudah menjadi risiko jabatan untuk memberikan informasi. Namun, beliau menegaskan bahwa Insyaallah dirinya tidak terkait dengan hal tersebut. Itu yang saya kutip dari pernyataan beliau," ujar Iswara.
Sebelumnya, Ridwan Kamil sulit dihubungi setelah rumahnya digeledah oleh KPK pada Senin (10/3/2025).
Iswara menyebut pihaknya sempat kesulitan berkomunikasi dengan mantan gubernur tersebut.
Ia menjelaskan bahwa komunikasi yang dilakukan bertujuan untuk menawarkan pendampingan hukum kepada Ridwan Kamil.
"Kami masih berusaha menghubungi baik melalui keluarganya, untuk menawarkan pendampingan hukum. Namun, jujur, hingga kemarin kami belum bisa berkomunikasi dengannya," katanya.
Menurut Iswara, Bidang Advokasi DPP Partai Golkar bisa memberikan pendampingan hukum jika memang dibutuhkan oleh Ridwan Kamil.
Namun, keputusan tersebut tetap harus dikomunikasikan dengan jajaran pimpinan partai.
Ia juga menyatakan bahwa Ridwan Kamil merupakan Ketua DPP Golkar Bidang Kajian Publik dan Pemerintahan sehingga partai akan memberikan dukungan hukum jika diperlukan.
"Kami dari Golkar akan menawarkan bantuan hukum kepada Pak RK karena beliau adalah kader Partai Golkar," ucapnya. (dai/nsi)
Load more