Survei Membuktikan Hanya 18,6 Persen Responden Percaya Kinerja Kepolisian

Usulan Terkait Redefinisi, Reposisi, Regulasi dan Reaktualisasi Kepolisian. Ketika responden diberikan pertanyaan terkait Redefinisi, Reposisi, Regulasi dan Reaktualisasi Kepolisian yang demokratis dan humanis, responden yang menjawab cukup setuju sebesar 24,2 persen, sangat setuju 8,3 persen dan setuju 26,6 persen, sementara yang menjawab tidak setuju sebesar 3,1 persen, kurang setuju 19,3 persen. Responden yang menjawab tidak tahu/tidak menjawab sebesar 18,5 persen.

Reformasi Polri Aspek Struktural, Instrumental, dan Kultural. Ketika responden diberikan pertanyaan terkait apakah reformasi Polri dalam aspek struktural, instrumental, dan kultural sangat mendesak, responden yang menjawab cukup mendesak sebesar 21,6 persen, sangat mendesak 12,4 persen dan mendesak 23,5 persen, sementara yang menjawab tidak mendesak sebesar 3,9 persen, kurang mendesak 19,8 persen. Responden yang menjawab tidak tahu/tidak menjawab sebesar 18,8 persen.

Penanganan Pelanggaran Hukum Anggota Polri oleh Divisi Propam Polri. Ketika responden diberikan pertanyaan terkait apakah bapak/ibu setuju terhadap penanganan pelanggaran hukum terhadap anggota Polri oleh Divisi Propam Polri, responden yang menjawab cukup setuju sebesar 20,3 persen, sangat setuju 7,2 persen dan setuju 17,1 persen, sementara yang menjawab tidak setuju sebesar 10,5 persen, kurang setuju 16,4 persen. Responden yang menjawab tidak tahu/tidak menjawab sebesar 28,5 persen. 

Kinerja Kompolnas dalam Mengawasi Polri. Ketika responden diberikan pertanyaan terkait apakah Bapak/ibu puas terhadap kinerja Kompolnas dalam mengawasi Polri, responden yang menjawab cukup puas sebesar 20,1 persen, sangat puas 0,9 persen dan puas 16,2 persen, sementara yang menjawab tidak puas sebesar 7,5 persen, kurang puas 27,3 persen. Responden yang menjawab tidak tahu/tidak menjawab sebesar 28 persen.

Usulan Pembentukan Badan Khusus Nasional atau Badan Strategis Nasional Pengawasan Polri. Ketika responden diberikan pertanyaan terkait apakah penting untuk membentuk Badan Khusus Nasional/Badan Strategis Nasional untuk mengawasi Polri, responden yang menjawab cukup penting sebesar 21,1 persen, sangat penting 8,9 persen, dan penting 11,3 persen, sementara yang menjawab tidak penting sebesar 8,4 persen, kurang penting 24,1 persen. Responden yang menjawab tidak tahu/tidak menjawab sebesar 26,2 persen.

Badan Strategis Nasional Baru. Ketika responden diberikan pertanyaan terkait apakah setuju jika Badan Khusus Nasional/ Badan Strategis Nasional yang akan dibentuk tersebut diisi oleh akademisi, politisi, masyarakat sipil, kejaksaan, TNI, dan ASN, responden yang menjawab cukup setuju sebesar 26,5 persen, sangat setuju 1,9 persen, dan setuju 10,3 persen, sementara yang menjawab tidak setuju sebesar 6,5 persen, kurang setuju 29,3 persen. Responden yang menjawab tidak tahu/tidak menjawab sebesar 25,5 persen.

Usulan Lain Terhadap Reposisi Polri. Ketika responden diberikan pertanyaan terkait apakah bapak/ibu memiliki usulan lain terhadap reposisi Polri, responden yang menjawab peningkatan profesionalisme dan akuntabilitas sebesar 20,3 persen, transparansi dalam proses rekrutmen dan promosi sebesar 17,1 persen, peningkatan kolaborasi dengan masyarakat sebesar 13,4 persen, pemanfaatan teknologi dan data sebesar 21,2 persen, penguatan divisi pengawasan internal dan eksternal sebesar 9,5 persen. Peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anggota Polri sebesar 3,2 persen, lainnya sebesar 10,1 persen, dan terakhir responden yang tidak menjawab sebesar 5,2 persen.