Jakarta - Perubahan cat pesawat kepresidenan indonesia 1 yang menelan anggaran hingga Rp2,1 miliar tidak mengurangi anggaran penanganan COVID-19. Selain itu, pengecatan pesawat kepresidenan sudah direncanakan sejak tahun 2019 lalu.
Demikian disampaikan Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Ngabalin menanggapi polemik pengecatab pesawat kepresidenan yang berkembang di media sosial. "Dari 2019 alokasi anggarannya. Tidak saja untuk cat tetapi dua tadi, perbaikan besar dan yang kedua overhaul," kata Ngabalin.
Ngabalin melanjutkan, usia pesawat kepresidenan sudah tujuh tahun sehingga sudah waktunya dilakukan pemeriksaan besar terhadap kondisi pesawat, sesuai dengan standar pabrikan. "Jadi karena itu, kalau hanya diangkat saja narasi untuk cat 2,1 miliar, jadi jadi ribut. Nanti ini ada pemeriksaan besar yang dilakukan," lanjutnya.
Ia juga menegaskan bahwa anggaran pemeliharaan dan pengecatan pesawat kepresidenan tidak mengurangi anggaran penanganan COVID-19. "Jangan lupa (anggaran itu) sebelum datang Pandemi ini," kata Ngabalin.
Sementara itu, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono menjelaskan pengecatan ulang Pesawat Kepresidenan Indonesia-1 atau disebut juga pesawat BBJ 2 sudah lama direncanakan yaitu sejak 2019.
"Dapat dijelaskan bahwa pengecatan pesawat ini telah direncanakan sejak 2019 serta diharapkan dapat memberikan kebanggaan bagi bangsa dan negara," kata Heru.
Selama ini Presiden Joko Widodo menggunakan pesawat kepresidenan jenis Boeing Business Jet (BBJ) 2 tipe 737-800. Pesawat BBJ 2 itu dipesan pada 2011 namun baru digunakan sebagai pesawat kepresidenan Indonesia mulai 2014 atau tahun terakhir pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Load more