Kasus Bupati PPU, KPK Usut Penerimaan Uang untuk Pihak Lain

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut dugaan adanya penerimaan uang yang tidak hanya untuk kepentingan tersangka Bupati Penajam Paser Utara (PPU) nonaktif Abdul Gafur Mas'ud (AGM), tetapi juga untuk pihak-pihak lain.

KPK telah memeriksa tersangka Abdul Gafur dan tersangka Nur Afifah Balqis (NAB) dari pihak swasta/Bendahara Umum DPC Partai Demokrat Balikpapan di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (6/4/2022) untuk mengonfirmasi hal tersebut. Keduanya diperiksa untuk saling menjadi saksi dalam berkas perkara masing-masing.

"Tim penyidik mengonfirmasi pada kedua saksi tersebut, antara lain, terkait dengan penerimaan sejumlah uang hingga distribusi penggunaan uang dimaksud yang tidak hanya untuk kepentingan tersangka AGM, tetapi juga untuk pihak-pihak lain," kata Plt. Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (7/4/2022).

KPK total menetapkan enam tersangka dalam kasus dugaan suap terkait dengan pengadaan barang dan jasa serta perizinan di Kabupaten PPU, Kalimantan Timur.

Ia menyebutkan lima tersangka penerima suap, yakni Abdul Gafur Mas'ud (AGM), Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Mulyadi (MI), dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Penajam Paser Utara Edi Hasmoro (EH).

Selanjutnya, Kepala Bidang Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara Jusman (JM) dan Nur Afifah Balqis (NAB).

Sementara itu, pemberi suap adalah Achmad Zuhdi alias Yudi (AZ) dari pihak swasta.