Ekonom UGM Minta Pemerintah Tak Naikkan Harga Pertalite, Solar dan Listrik

Sleman, DIY - Pemerintah baru saja menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamax pada 1 April 2022. Kenaikan harga hingga 30 persen itu merupakan strategi pemerintah untuk menekan angka subsidi BBM di tengah melonjaknya harga minyak dunia.

Kenaikan harga BBM Pertamax itu juga dibarengi dengan melambungnya harga minyak goreng kemasan yang menembus Rp 20-30 ribu per liter. Bahkan harga kebutuhan pokok lainnya juga ikut naik meskipun tidak terlalu signifikan.

Setelah Pertamax, pemerintah juga berencana menaikkan harga Pertalite, Solar, tarif dasar listrik (TDL), hingga gas elpiji 3 kg. Rencana kenaikan ini disampaikan Menteri ESDM Arifin Tasrif saat Rapat Kerja dengan Komisi VII DPR RI pada, Rabu 13 April 2022 lalu.

Ekonom Universitas Gadjah Mada (UGM) Akhmad Akbar Susamto meminta pemerintah tidak menaikkan harga-harga tersebut. tujuannya untuk menjaga kelangsungan ekonomi masyarakat agar bisa bertahan di tengah pandemi.

"Pemerintah harus menjaga agar harga Pertalite, Solar, dan tarif dasar listrik tidak naik. Kenaikan harga Pertalite, Solar, dan TDL tersebut akan berdampak besar bagi masyarakat secara langsung dan tidak langsung melalui inflasi," katanya dalam keterangan pers UGM, Rabu (20/4/2022).

Akhmad menjelaskan, kenaikan harga Pertalite, Solar, dan TDL akan berdampak pada naiknya harga kebutuhan pokok. Hal ini tentunya akan menambah beban ekonomi masyarakat kecil yang selama ini sudah terimbas pandemi Covid-19.

Selain itu, kenaikan harga Pertalite, Solar, dan TDL juga tidak menutup kemungkinan akan menuai protes keras dari masyarakat.

"Di luar itu, juga ada resiko sosial berupa ketidakpuasan masyarakat, protes, demonstrasi dan sebagainya jika harga Pertalite, Solar, dan TDL benar-benar dinaikkan," terangnya.

Di sisi lain, kenaikan harga Pertamax dan minyak goreng beberapa waktu lalu membuat pemerintah harus menanggung subsidi yang lebih besar.

"Tapi beban subsidi tambahan ini masih bisa diterima dibandingkan dampak negatif kenaikan harga. Dan lagi, pemerintah sebenarnya juga sedang menikmati windfall penerimaan tambahan dari kenaikan harga-harga komoditas," pungkas Akhmad. (Apo/Buz).