Pemerintahan Soeharto saat itu tak tinggal diam, mereka menerbitkan larangan mendukung pencalonan Megawati Soekarnoputri dalam Kongres Luar Biasa (KLB) pada 2-6 Desember 1993 di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur. Namun, larangan tersebut berbanding terbalik dengan keinginan peserta KLB, yang membuat Megawati Soekarnoputri secara de facto dinobatkan sebagai ketua umum DPP PDI periode 1993-1998. Barulah pada Musyawarah Nasional (Munas) 22-23 Desember 1993 di Jakarta, Megawati Soekarnoputri dikukuhkan sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI secara de jure.
Melihat perkembangan PDI yang membahayakan pemerintahan Indonesia saat itu, akhirnya pada 15 Juli 1996 pemerintah Soeharto mengukuhkan Suryadi sebagai Ketua Umum DPP PDI.
Barulah peristiwa yang benar-benar mengubah PDI terjadi pada 27 Juli 1996, pendukung Megawati Soekarnoputri menggelar Mimbar Demokrasi di halaman kantor DPP PDI, Jalan Diponegoro Nomor 58, Jakarta Pusat. Tak berselang lama, muncul kelompok berkaus merah kubu Suryadi yang dibantu oleh aparat kepolisian dan TNI, mereka berniat merebut kantor DPP PDI dari pendukung Megawati Soekarnoputri. Bentrokan pun tak terhindarkan, peristiwa ini dikenal sebagai Peristiwa Kudatuli.
PDI kemudian terpecah menjadi dua fraksi, fraksi pimpinan Megawati dan fraksi pimpinan Suryadi. Namun, pemerintahan Orde Baru hanya mengakui PDI pimpinan Suryadi.
Dua tahun kemudian, pemerintahan Orde Baru runtuh, hal ini ditandai dengan pengunduran diri Soeharto sebagai Presiden Indonesia pada 21 Mei 1998.
Menyusul pengunduran diri Soeharto, Megawati mendeklarasikan pembentukan PDIP, ia menambahkan kata "perjuangan" demi membedakan fraksi partainya dari fraksi Suryadi. Dia terpilih sebagai ketua umum PDIP pada 1999.
Sejak didirikan, PDI tidak pernah mengulangi kejayaan PNI dalam kepesertaan pemilu. Tercatat pada Pemilu 1977, PDI hanya memperoleh 29 kursi dengan persentase 8,6 persen suara. Parahnya lagi, PDI tidak mencatatkan satu kemenangan pun di level provinsi.
Load more