Yuk Mengenal Partai Keadilan dan Persatuan (PKP)

Masa reformasi melahirkan berbagai partai di Indonesia, salah satunya Partai Keadilan dan Persatuan (PKP). PKP hadir sebagai jawaban menghadapi krisis multidimensi yang telah melemahkan sendi-sendi persatuan dan kesatuan bangsa.

PKP saat ini diketuai oleh Yussuf Solichien, Yussuf didapuk sebagai ketua umum melalui Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) pasca mundurnya Diaz Hendropriyono dari kursi ketua umum.

1. Sejarah Singkat PKP

Sejarah PKP berawal dari dibentuknya Gerakan Keadilan dan Persatuan Bangsa (GKPB) pada 1998 yang dikomandoi oleh Siswono Yudhohusodo, Sarwono Kusumaatmadja, David Napitupulu, Tatto S. Pradjamanggala, beserta tokoh-tokoh lainnya. 

GKPB dibentuk atas desakan untuk mencari jalan keluar dari krisis multidimensi yang terjadi pada tahun 1998, kondisi Indonesia saat itu mengharuskan sekelompok putra-putra bangsa untuk bertindak,  meluruskan,  dan memperjuangkan terwujudnya cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia.

Setelahnya, sebagian dari penggagas GKPB yaitu Try Sutrisno, Edi Sudradjat, Tatto S. Pradjamanggala dan Hayono Isman  menginginkan pembentukan partai politik, karena mereka merasa perlu untuk mempertajam perjuangan GKPB melalui partisipasi dalam penentuan arah kebijakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara melalui Pemilu 1999.

Sementara itu, pelopor GKPB yang lain yakni Siswono Yudhohusodo, David Napitupulu, dan Sarwono Kusumaatmadja tetap melanjutkan perjuangan mereka melalui GKPB, mereka juga memberikan dukungan terhadap partai politik yang ingin dibentuk. 

Penyusunan Panitia Pembentukan Partai Politik akhirnya diumumkan pada 15 Desember 1998 di Gedung Jakarta Design Center dengan ketua  Edi Sudradjat dan Sekretaris Tatto S. Pradjamanggala. Selanjutnya pada 15 Januari 1999, diselenggarakanlah Deklarasi Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) di Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta.

PKP yang merupakan pecahan Golkar berpendapat bahwa Golkar kurang kooperatif dengan gerakan reformasi yang saat itu aktif. PKP juga berpendapat bahwa sikap Golkar terhadap Pancasila dan UUD 1945 mengancam kesatuan Republik Indonesia.

Tercatat PKP merubah nama partainya sebanyak dua kali, pertama pada 2 September 2002 sebagai Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), lalu dikembalikan lagi menjadi Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) pada 2 September 2021.

2. Kepesertaan Pemilu

Pada Pemilu 1999, PKP meraih 4 kursi dengan persentase 1,01 persen suara. Hasil ini tidak memenuhi syarat untuk maju dalam pemilu berikutnya, sehingga para anggota PKP membentuk partai baru dengan nama Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia.

Selanjutnya pada Pemilu 2004, PKP memperoleh 1 kursi dengan persentase 1,26 persen suara. Kemudian pada Pemilu 2009, PKP hanya memperoleh 0,90 persen suara, yang menandakan gagalnya mereka merebut satu kursi pun di Pemilu 2009. Pada pemilu tersebut Parliamentary Threshold (PT) diterapkan, yang berarti partai politik yang memperoleh suara kurang dari 2,5 persen tidak berhak memperoleh kursi di DPR.

Lalu Pemilu 2014, setelah sempat tidak lolos verifikasi faktual, PKP berhasil mengikuti Pemilu 2014 setelah gugatannya diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara. Hasil PKP pada Pemilu 2014 juga tidak baik, PKP berakhir di posisi terakhir dengan memperoleh 0,91 persen suara, yang kembali menandakan PKP tidak berhak memperoleh kursi di DPR. Pada pemilu ini, PT naik di angka 3,5 persen.

Terakhir pada Pemilu 2019, PKP kembali meraih hasil miris dengan perolehan 0,22 persen suara, jumlah yang kurang dari batas minimal PT yakni 4 persen.

3. Tokoh Populer PKP

a. Edi Sudradjat 

Edi merupakan ketua umum PKP pertama, ia menjabat pada 15 Januari 1999 sampai dengan 1 Desember 2006. Jenderal TNI ini juga pernah menjabat sebagai Menteri Pertahanan pada masa Orde Baru dari 17 Maret 1993 sampai dengan 14 Maret 1998.

Jenderal (Purn) Edi Sudradjat diketahui telah meninggal dunia, ia meninggal sekitar pukul 13.15, 1 Desember 2006 di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Dikabarkan ia meninggal karena gangguan paru-paru, jenazahnya Dimakamkan di TMP Kalibata.

b. Meutia Hatta

Meutia Hatta merupakan ketua umum PKP kedua, ia menjabat pada 14 Januari 2008 sampai dengan 13 April 2010.

Pada era pemerintahan SBY, ia dipercaya menjadi Menteri PPPA (Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) pada 21 Oktober 2004 sampai dengan 20 Oktober 2009.

c. Yussuf Solichien

Yussuf adalah ketua umum PKP saat ini, ia menggantikan Diaz Hendropriyono yang mengundurkan diri. Ia mulai menjabat pada 21 Mei 2021. Selain berkarir sebagai politikus, Yussuf juga seorang Purnawirawan Perwira Tinggi TNI Angkatan Laut. (mg3/ito)