Jakarta - Hampir 2,5 tahun lamanya masyarakat di Indonesia diwajibkan menggunakan masker akibat pandemi Covid-19 yang menjadi pandemi global.
Kebijakan menggunakan masker itu menjadi aturan wajib yang tak boleh dilanggar masyarakat. Sebab penggunaan masker disebut merupakan salah satu upaya pencegahan penularan virus corona.
Meski begitu, seiring dengan sudah semakin terkendalinya situasi pandemi Covid-19, pemerintah akhirnya memutuskan untuk melakukan pelonggaran pemakaian masker untuk aktivitas di ruangan terbuka yang tidak padat orang.
Selain itu, pemerintah juga menghapuskan kewajiban menunjukkan hasil tes Covid-19 bagi pelaku perjalanan domestik dan luar negeri yang telah divaksin Covid-19 dosis lengkap.
Ilustrasi wanita menggunakan masker. (Pixabay)
Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 melalui juru bicaranya Wiku Adisasmito menyampaikan bahwa kebijakan ini akan dituangkan dalam aturan yang akan berlaku efektif mulai Rabu (18/5/2022) besok.
“Elaborasi arahan Presiden ini akan dituangkan dalam beberapa perubahan kebijakan pengendalian Covid-19 yaitu terkait pelaku perjalanan dalam negeri dan luar negeri dan masa berlaku efektifnya per tanggal 18 Mei 2022 atau besok,” ujar Wiku dalam keterangan pers, Selasa (17/5/2022).
Wiku mengatakan, keputusan pelonggaran ini diambil pemerintah dengan menimbang perkembangan kasus nasional dan global terkini dan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.
“Walaupun pemerintah telah banyak kembali mengizinkan peningkatan aktivitas masyarakat namun kita perlu tetap melanjutkan upaya vaksinasi dan budaya hidup bersih dan sehat lainnya seperti (penerapan) protokol kesehatan. Karena, sejatinya pandemi belum resmi dinyatakan berakhir oleh WHO,” ujarnya.
Satgas mengharapkan kebijakan pelonggaran ini dapat berjalan dengan baik sekaligus mendorong upaya pemulihan ekonomi nasional.
“Pada momentum ini pemerintah sepakat untuk memanfaatkan waktu untuk melakukan pemulihan ekonomi nasional yang terdampak akibat pandemi selama dua tahun belakangan ini untuk dapat kembali pulih. Kita berharap kebijakan ini dapat dijalankan dengan baik namun nantinya masyarakat diharapkan dapat tetap waspada, siaga, dan adaptif dengan berbagai perubahan yang ada ke depannya,” ujarnya.
Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dalam keterangan persnya, Selasa (17/05/2022) sore, menyampaikan keputusan pemerintah untuk melonggarkan kebijakan pemakaian masker bagi masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan atau area terbuka. Kebijakan tersebut diambil dengan memperhatikan kondisi penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia yang saat ini makin terkendali.
Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi). (Istimewa)
“Pemerintah memutuskan untuk melonggarkan kebijakan pemakaian masker. Jika masyarakat sedang beraktivitas di luar ruangan atau di area terbuka yang tidak padat orang, maka diperbolehkan untuk tidak menggunakan masker. Namun, untuk kegiatan di ruangan tertutup dan transportasi publik, tetap harus menggunakan masker,” ujar Presiden.
Sementara itu, bagi masyarakat yang masuk kategori rentan, lansia, atau memiliki penyakit komorbid, Presiden Jokowi tetap menyarankan untuk menggunakan masker saat beraktivitas.
“Demikian juga bagi masyarakat yang mengalami gejala batuk dan pilek, maka tetap harus menggunakan masker ketika melakukan aktivitas,” kata Presiden.
Selain itu, Presiden juga menyampaikan kebijakan pemerintah untuk melonggarkan kebijakan tes usap PCR atau antigen bagi pelaku perjalanan. Aturan tersebut berlaku bagi mereka yang telah mendapatkan vaksinasi Covid-19 lengkap.
“Bagi pelaku perjalanan dalam negeri dan luar negeri yang sudah mendapatkan dosis vaksinasi lengkap maka sudah tidak perlu lagi melakukan tes swab PCR maupun antigen,” kata Presiden.
Dianggap Terlalu Dini
Sementara itu menurut Epidemiolog UI Tri Yunis Miko Wahyono, pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait masyarakat diperbolehkan tidak memakai masker di ruang terbuka dinilai terlalu terburu-buru. Ruang terbuka yang dimaksud juga tidak jelas dan perlu adanya catatan dalam kebijakan tersebut.
Epidemiolog UI, Tri Yunis Miko Wahyono. (Mely Kasna)
Miko menyebut di Inggris, kebijakan tidak memakai masker juga dengan catatan social distancing tetap diberlakukan.
"Iya itu sangat mudah untuk diimplementasikan berbeda-beda. Ruang terbuka ruang yang seperti apa. Jadi menurut saya membingungkan masyarakat," ujar Miko saat ditemui di kediamannya di kawasan Sukmajaya, Selasa (17/5/2022).
Ia juga menambahkan pernyataan tersebut seperti "cek ombak". Padahal di negara lain, penerapannya dengan catatan yang ketat seperti social distancing dan testing yang tetap digencarkan.
"Saya meluruskan, sebaiknya presiden menambah kalo sosial distancing dapat diterapkan dengan baik. Itu harus di-clear-kan mungkin oleh anak buah presiden yaitu menteri kesehatan, wajib mendefinisikan yang dimaksud ruang terbuka oleh presiden," katanya.
Miko menuturkan meskipun angka Covid-19 di Indonesia terus menurun, tetapi banyak juga masyarakat yang sudah abai dengan protokol kesehatan. Kebijakan lepas masker ini pun baru bisa dinilai setelah bulan Juli nanti.
"Gelombang 1 dan 2 ini kan perbedaannya 6 bulan, jadi baru bisa dilihat apakah ada lonjakan atau tidak nanti setelah bulan Juli," ujarnya. (abs)
Load more