Waspadai Rawan Kartelisasi, Mahasiswa Sebut Akan Ada Persatuan Rakyat Tumbangkan Rezim Oligarki pada Pilpres 2024

Sekarang, kata Hasnu, demokrasi Indonesia di bawah kendali "kartel politik". Sekurang-kurangnya kita dapat mengukur dari empat aspek penting yang pertama, perlindungan terhadap kebebasan berekspresi, kebebasan pers, kebebasan akademik, dan kebebasan aktivis dan pembela HAM. 

Padahal, jelas Hasnu, tujuan utama reformasi itu adalah mengoreksi otoritarianisme orde baru. Termasuk upaya rakyat dalam meruntuhkan dominasi oligarki warisan orde lama. 

Hasnu menjelaskan, era reformasi yang hampir berjalan seperempat abad ini, masih menyisakan banyak pekerjaan rumah. Salah satunya, agar rakyat memastikan negeri ini tidak dicengkram oleh oligarki, serta kepemimpinan nasional kita di 2024 nantinya, bukan capres hasil operasi mindset dari oligarki. 

Sebagai rakyat, lanjut Hasnu, kita harus jujur mengatakan bahwa negara ini tidak dalam keadaan baik. Demokrasi dan negara tersandera oligarki. Untuk keluar dari situasi ini, maka rakyat wajib melawan, dengan tidak memilih capres desain oligarki melalui buzzer, framming media, lembaga survei bayaran. 

"Hanya persatuan rakyat lah yang akan mengakhiri kekuatan oligarki di panggung politik tanah air. Secara otomatis, rakyat akan mengakhiri produk undang-undang yang menguntungkan kelompok oligarki-kapitalis seperti revisi UU KPK, UU Minerba, dan Omnibus Law Ciptaker saat ini," jelas Hasnu.

Selanjutnya, kata Hasnu, rakyat harus mengalihkan suaranya kepada capres non-oligarki. Kalau tidak ada capres non-oligarki, rakyat berhak untuk tidak memilih. 

Hasnu melanjutkan, publik harus lebih cerdas saat Pilpres mendatang, melihat latar belakang, kapasitas, dan prestasi para capres yang akan berlaga di pemilu 2024.