Jakarta - Presidensi G20 Indonesia 2022 menjadi momentum mengadvokasi berbagai pihak untuk mempercepat pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan, keterwakilan perempuan dan keberpihakan kepada isu-isu perempuan. 

Karena itu, Kementerian PPPA menggagas penyusunan policy note dengan tujuan memberikan masukan pada enam isu yang telah diidentifikasi memiliki dampak besar bagi kesenjangan gender dan pemberdayaan perempuan.

“Keenam isu prioritas itu adalah ekonomi digital, kesehatan, ketenagakerjaan, lingkungan hidup, energi dan pendidikan,” kata Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPPA), Lenny N. Rosalin dalam Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Policy Note untuk Rekomendasi Ministerial Meetings Presidensi G20 tahun 2022 di Jakarta, Jumat, 24 Juni 2022.

Policy note ini, kata Lenny, akan dirancang dengan ringkas, padat, namun komprehensif. Hal ini dimaksudkan agar ke depan dapat menekan angka kesenjangan gender di berbagai bidang pembangunan dan dapat membawa isu kesetaraan gender, serta pemberdayaan perempuan bisa lebih optimal dalam pembangunan nasional.

Sebelum menyusun policy note, Kementerian PPPA akan berdialog dengan perwakilan enam working group, perwakilan dari co-Sherpa serta sejumlah mitra pembangunan untuk meminta masukan. 

Dialog ini secara umum bertujuan untuk mendiskusikan perkembangan terakhir pembahasan pada masing-masing working group. Serta mendiskusikan langkah yang dapat ditempuh untuk mendorong integrasi isu kesetaraan gender dalam pembahasan di enam working group yang masuk dalam isu prioritas. 

Saat ini, Kementerian PPPA telah menyusun draft policy note yang targetnya akan rampung sebelum Ministerial Conference on Women’s Empowerment (MCWE) 2022 pada Agustus di Bali. 

“Partisipasi aktif dan komitmen Indonesia telah diakui oleh berbagai negara di dunia,” kata Lenny.

Menurut Lenny, Forum G20 menjadi momentum yang tepat untuk menciptakan peluang membuka dialog dan berdiplomasi bersama-sama, membangun kolaborasi dengan berbagai negara dalam mewujudkan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan hak perempuan. (HW/ree)