PDI Perjuangan Akan Buat Peraturan Caleg Wajib Ikuti Pelatihan Antikorupsi dari KPK

Bahkan, kata dia, yang sudah menjabat dan pernah psikotes akan dites ulang kembali untuk melihat perubahannya. Menyadari bahwa sistem harus terus disempurnakan, PDI Perjuangan melihat program sosialisasi antikorupsi oleh KPK menjadi penting.

"Di dalam aturan partai akan dimasukkan bahwa setiap calon anggota legislatif harus punya dasar berpikir dan sudah mengikuti e-learning tentang pencegahan korupsi sehingga itu bisa dimasukkan sebagai syarat caleg," kata Hasto.

Nantinya, papar dia, PDI Perjuangan akan bekerja sama dengan KPK untuk pendidikan politik antikorupsi demi membangun kesadaran antikorupsi sejak dini.

"Nanti ada sertifikasi diberikan secara elektronik yang akan dipakai untuk penyempurnaan rekrutmen caleg dari PDI Perjuangan. Semua harus mengikuti e-learning caleg yang dilakukan KPK," ujarnya.

Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Ideologi dan Kaderisasi Djarot Saiful Hidayat menambahkan PDI Perjuangan ingin mendidik kader partai. Bukan itu saja, lanjut dia, kader akan didorong menjadi pelopor kampanye antikorupsi yang diturunkan ke daerah-daerah untuk memberikan pembekalan antikorupsi.

"Karena pendidikan dan pencegahan menjadi porsi paling penting. Dalam pendidikan yang dikuatkan moral dan jiwanya sehingga betul-betul menjadi jujur berintegritas untuk melawan korupsi," kata Djarot.

Wasekjen PDI Perjuangan Arif Wibowo menambahkan PDI Perjuangan akan melakukan perbaikan dan penyempurnaan seluruh peraturan pencalonan legislatif, termasuk calon kepala daerah. Penyempurnaan itu, kata dia, menyangkut kapasitas, kapabilitas, dedikasi, loyalitas, dan integritas.