Diduga Sumbang Dana ke ISIS, Begini Jawaban Presiden ACT 

Sebab, dia menuturkan ACT ialah sebuah lembaga yang semua izinnya diawasi Kementerian Sosial (Kemensos). 

"Jadi, kami itu di bawah Kemensos, bukan Kemenag. Apa yang terjadi di lapangan dan organisasi, kami mendapat izin dari Kemensos," imbuhnya.

Sementara, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) membuka peluang untuk membentuk undang-undang tentang pengumpulan dana amal atau UU Charity menyusul dugaan kasus penyelewangan dana umat di lembaga filantropi Aksi Cepat Tanggap (ACT).

Anggota Komisi VIII DPR RI fraksi PKB, Maman Imanulhaq mengatakan, kemungkinkan DPR RI membuat Undang-Undang Pengumpulan Dana Amal atau UU Charity untuk menanggulangi penyalahgunaan dana bantuan yang dilakukan.

"Kasus ACT ini sesungguhnya akan membuka semacam fenomena gunung es adanya lembaga yang mengatasnamakan kemanusiaan bahkan keagamaan untuk menguras dana donasi dari publik yang memang ingin berbuat kebaikan. Bukannya disalurkan, dana-dana itu malah kemudian digunakan untuk kepentingan pribadi," ujar Maman kepada awak media di gedung DPR RI, Selasa (5/7/2022).

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan DPR bisa mengusulkan rancangan undang-undang tersebut apabila memang diperlukan aturan dan produk hukum.