Naskah Draft RUU KUHP Masih Dirahasiakan, Eksistensi Pasal Penghinaan Presiden dan Lembaga Negara Apakah Masih Ada?

Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mempertahankan pasal tentang penghinaan terhadap Kekuasaan Umum dan Lembaga Negara dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP). 

Berdasarkan penelusuran tvonenews, hingga saat ini draft RKUHP masih dirahasiakan publik. Salah satu staff Komisi III menyebut draft belum dijinkan beredar ke publik oleh Pimpinan.

"Mohon maaf dari Komisi belum bisa disebar, arahan pimpinan," ujar sumber yang tidak mau disebutkan, Kamis (07/07/2022).

Dalam pasal 351 ayat 1, menegaskan setiap orang yang menghina DPR, Kepolisian RI (Polri), Kejaksaan, Pemerintah Daerah (Pemda), dan DPR Daerah (DPRD), terancam hukuman penjara 1 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.

Kemudian, hukuman penjara tersebut bertambah paling lama 3 tahun jika menimbulkan kerusuhan di masyarakat. 

"Dalam hal Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
mengakibatkan kerusuhan dalam masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III," demikian bunyi Pasal 351 Ayat 2.

Sementara, bagi orang yang menyebarkan penghinaan yang dilakukan maka terancam pidana penjara maksimal 2 tahun atau denda paling banyak kategori III. 

"Setiap Orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar atau memperdengarkan rekaman, atau menyebarluaskan melalui sarana teknologi informasi yang berisi penghinaan terhadap kekuasaan umum atau lembaga negara, dengan  maksud agar isi penghinaan tersebut diketahui atau lebih diketahui oleh umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III," demikian bunyi Pasal 352 Ayat 1.

Ketentuan tersebut dibuat dengan tujuan  agar kekuasaan umum atau  lembaga negara dihormati oleh masyarakat.

Seperti diberitakan sebelumnya, sejumlah pasal yang mengancam kebebasan publik dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) akan segera dibahas. 14 isu krusial yang  yang salah satunya ditengarai dapat mengancam kebebasan pers.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Adies kadir mengaku akan membahas bersama pemerintah akan mendiskusikan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) bersama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia salah satunya ditengarai dapat mengancam kebebasan pers.

“Kalau KUHP masih ada diskusi-diskusi terkait dengan 14 isu krusial, hanya itu saja. Kita tidak masuk ke batang tubuh tapi kita akan mendiskusikan itu," ujar Wakil Ketua Komisi III DPR RI Adies Kadir pada Awak media, di Jakarta, Rabu, (6/7/2022).

Adies mengungkap alasan diadakannya pembahasan ulang di masa sidang berikutnya agar nantinya masyarakat dapat mengerti  mengenai penjelasan dari masing-masing pasal.

"Salah satu contohnya seperti penjelasan pasal penghinaan presiden itu nantinya yang akan dijelaskan berkaitan dengan bentuk dari pasal tersebut serta penjelasan pasal lainnya,"imbuhnya.

Lebih lanjut dia juga mengklaim bahwa rancangan undang-undang ini tidak ada yang akan merugikan masyarakat karena telah disesuaikan dengan kondisi masyarakat modern Indonesia saat ini.

"Kita masih diskusikan RUU KUHP ini, nanti kita baca dulu dan pada masa sidang berikutnya tentu Komisi III akan banyak melakukan rapat-rapat dengan Kemenkumham terkait dengan RUU KUHP,” pungkas Adies. (syf/ppk)