Kemenkominfo Tekankan Pentingnya Kesepahaman tentang Kedaulatan Data dan Tata Kelola Data Global dalam DEWG-3

Jakarta - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menekankan pentingnya kesepahaman tentang kedaulatan data dan tata kelola data global dalam rangkaian sidang ketiga Digital Economy Digital Working Group (DEWG-3) di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. 

“Pembahasan isu prioritas ketiga Data Free Flow with Trust (DFFT) dan Cross-Border Data Flow (CBDF) pada pertemuan Digital Economy Working Group (DEWG) kali ini akan semakin esensial,” kata Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate seperti tertulis dalam siaran pers hari ini, Kamis (21/7/2022).

Menurut Menteri Johnny, dunia semakin membutuhkan tata kelola data yang diterima berdasarkan kesamaan pandangan. Salah satu pendekatan dan praktik yang memperhatikan kedaulatan data global tertuang dalam prinsip data free flow with trust (DFFT) dan cross border data flow (CBDF).

"Kondisi seperti itu, kata dia, kini belum terwujud. Kesamaan atau commonalities itu tentu mempertimbangkan berbagai nilai yang penting, antara lain keadilan (fairness), keabsahan (lawfulness), transparansi (transparency) dan dalam aspek tertentu timbal balik (reciprocity) antarnegara,” kata Johnny.

Johnny yakin, pengakuan terhadap berbagai aspek itu tidak hanya bermanfaat dalam pemulihan ekonomi dunia, tapi juga mendorong tercipta sinergi dan kolaborasi yang konkret untuk mewadahi perkembangan inovasi teknologi digital secara komprehensif. 

Isu ini, menurut Johnny, tidak hanya milik negara berkembang semata, tapi, juga isu negara maju dan negara miskin. 

“Pembahasan ini akan sangat bermanfaat di tengah dunia yang semakin dipengaruhi oleh pertukaran data antarnegara," kata Johnny.

Presidensi G20 Indonesia mendorong masyarakat global dan seluruh masyarakat di berbagai penjuru dunia soal isu tata kelola data. 

Menurut Johnny, pemanfaatan data berguna bagi semua dan merupakan sebuah kewajaran serata menjadi tujuan bersama. 

Pembahasan soal kerangka pemanfaatan data antarnegara akan dilakukan pada sidang hari ini.

Tanpa adanya praktik tata kelola data yang tepat serta inklusif, hampir dapat dipastikan bahwa pemanfaatan data akan tidak seimbang. 

Hal ini akan berpotensi menjadikan data hanya sebagai suatu komoditas yang terbatas, dan justru mengakibatkan pemanfaatan data secara compartmentalized atau terkelompok. (HW/ree)