Jakarta - Inspektur Jenderal Kementerian Sosial (Kemensos) Dadang Iskandar mengatakan pihaknya telah mendatangi lokasi ratusan karung bantuan sosial (bansos) beras yang ditimbun di Depok.
Menurut dia, beras yang ditimbun tersebut diduga bukan dari pemerintah karena tidak ada label Kemensos.
"Kemarin tanggal 1 Agustus 2022, kami ke sana untuk melakukan pengecekan. Saya menduga beras itu bukan dari bantuan presiden melalui Kemensos," ujar Dadang Iskandar di Gedung Kementerian Sosial (Kemensos), Salemba, Jakarta, Selasa (2/8/2022).
Dadang menjelaskan pada waktu pendistribusian bansos beras, karung ukuran 20 kilogram seharusnya ada label 'bantuan presiden melalui Kemensos'. Namun, dia memastikan tidak ada label tersebut dalam tumpukan beras yang ditimbun.
"Kebetulan saya masih punya dokumentasinya. Ini tahun 2020. Waktu penyaluran, kami melakukan monitoring evaluasi. Jadi, waktu itu juga kami sudah melakukan evaluasi monitoring," jelasnya.
Meski demikian, dia mengaku belum mendapat respons apa pun dari JNE dan Bulog terkait temuan tersebut. Selain itu, dia mengatakan belum melaporkan hal tersebut kepada pihak berwajib karena menunggu laporan JNE sebagai mitra penyalur bansos tersebut.
"Belum dilaporkan karena kami mendatangi JNE (Depok,red) tidak ada. Mereka dipindah semua ke JNE Pusat," imbuhnya.
Sementara itu, Mabes Polri mengungkapkan pihaknya telah mendapat keterangan dari pemilik lahan di Depok terkait jumlah bansos beras tersebut.
Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan mengatakan ada sekitar 289 karung beras atau setara 139 KPM (Keluarga Penerima Manfaat).
"Totalnya ada 3675 kilogram," ujar Ahmad Ramadhan.(lpk/chm)
Load more