Jakarta - Gelaran Musyawarah Rakyat atau Musra dan Demokrasi di Indonesia akan digelar oleh Ormas Projo bersama organisasi pelaksana lainnya dalam menentukan sikap untuk mencari pemimpin pilihan rakyat dan melanjutkan agenda kerakyatan.

Dewan Pengarah Musra, Daniel Hutagalung, menyatakan bahwa Musra bukan hanya mengumpulkan suara dalam hak pilih tapi juga ruang menyatakan pendapat dan argumen. Dengan dasar inilah Musra menjadi ruang publik untuk menyampaikan gagasan atau aspirasi.

"Musra ini sebagai ruang publik yang membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan sebenarnya mau kemana arah bangsa dan negara, lalu menentukan siapa yang dianggap bisa membawa bangsa ini ke depannya," ucapnya pada konferensi pers, Sabtu (20/08/2022).

Dalam konteks ini Musra menyusun ide untuk mengajak organisasi-organisasi lainnya berbicara bukan hanya sekedar calon presiden tapi persoalan sehari-hari yang dibicarakan oleh masyarakat.

Ada sebanyak 18 ormas yang tergabung dalam pelaksanaan Musra di Indonesia di antaranya Projo, Seknas Jokowi, Bara JP, Relawan Buruh Sahabat Jokowi, GK Center, Almisbat, RPJB, Duta Jokowi, Kornas Jokowi, RKIH, JAMAN, GAPURA, Indeks, KIB, Sekber Jokowi Nusantara, KA-PT, Maluku Satu Hati, dan Alumni Trisakti.

Forum ini bersifat terbuka untuk mendiskusikan kriteria pemimpin sesuai keinginan rakyat yang tidak hanya terpaku pada pilihan-pilihan terbatas. Musra ini nantinya tidak hanya dilaksanakan di lingkup nasional tapi juga di ruang lingkup tingkatan yang lebih kecil seperti di daerah-daerah.

"Dasar utama dalam penyelenggaraan musra ini, kita tidak menentukan salah satu kandidat atau juga kita tidak bertentangan dengan partai politik. Hal ini secara konstitusional sesuai dengan Pasal 6A ayat 2," lanjutnya.

Teknisnya masyarakat dapat buka suara dalam forum tersebut yang bersifat musyawarah. Musra adalah ruang rakyat untuk bicara tentang keinginan, tidak hanya soal capres dan cawapres. 

"Kita tidak mengajukan calon tertentu, kita hanya memberikan ruang supaya masyarakat bisa menyampaikan harapan-harapan politik mereka" tegasnya. (hsn/ree)