Akhirnya, Ferdy Sambo Dipecat! Karma Membunuh Brigadir J

Jakarta - Mantan Kadiv Propam Ferdy Sambo akhirnya mendapat hukuman dari Komisi Kode Etik Polri. Ferdy Sambo dipecat dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). 

Pemecatan Ferdy Sambo dari Polri merupakan karma karena membunuh Brigadir J atau Nofriansyah Yosua Hutabarat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) salah satu arti karma adalah hukum sebab-akibat.

Ketua Sidang Komisi Kode Etik Polri Komjen Pol Ahmad Dofiri membacakan hasil putusan untuk Ferdy Sambo. Ada 7 poin yang membuat suami dari Putri Candrawathi ini dianggap secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar sejumlah pasal Kode Etik Polri.

"Anggota Kepolisian Wilayah Republik Indonesia dapat diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas Kepolisian Republik Indonesia karena melanggar sumpah atau janji anggota Kepolisian Republik Indonesia, sumpah atau janji jabatan, dan atau kode etik Polri juncto setiap pejabat Polri dalam etika kelembagaan wajib menjaga dan meningkatkan citra, soliditas, kredibilitas, reputasi, dan kehormatan Polri," ujar Ahmad Dofiri saat membacakan putusan, Jumat (26/8/2022) dini hari.

Ferdy Sambo juga dianggap tidak melaksanakan Kode Etik Polri yakni wajib bersikap bertanggung jawab, jujur, disiplin, bekerja sama, adil, peduli, responsif, dan humanis.

Mantan Kadiv Propam Polri itu juga dinilai melanggar sumpah atau janji jabatan bahwa pejabat Polri wajib menaati dan menghormati norma hukum. Bahkan Sambo dianggap bersalah karena bersekongkol melakukan kejahatan.

"Setiap pejabat Polri dalam etika kelembagaan dilarang melakukan permufakatan atau disiplin atau tindak pidanamelakukan pemufakatan pelanggaran KEPP (Kode Etik Profesi Polri), atau disiplin, atau tindak pidana," tambah Ketua Sidang.

Sidang juga memutuskan bahwa tersangka pembunuhan Brigadir J ini telah memberikan perintah yang bertentangan dengan sejumlah norma.

"Setiap pejabat polri yang berkedudukan sebagai atasan dilarang memberikan perintah yang bertentangan dengan norma hukum, norma agama, dan norma kesusilaan," ujar Dofiri tegas.

Sambo dianggap telah melanggar kode etik yang melarangnya menggunakan wewenang secara tidak bertanggung jawab. Dan terakhir, dia dianggap bersalah karena telah melakukan tindakan kekerasan.

"Setiap pejabat Polri, dalam etika kepribadian dilarang melakukan tindakan kekerasan, berperilaku kasar, dan tidak patut," kata Dofiri menutup poin-poin kesalahan Sambo. 

Lalu, sanksi untuk Ferdy Sambo pun dibacakan.

"Menjatuhkan sanksi berupa: satu, sanksi bersifat etika, yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perilaku tercela. dua, sanksi administratif berupa:penempatan dalam tempat khusus di Rutan Korps Brimob selama empat hari sejak 8 sampai 12 Agustus 2022, sanksi telah dijalani oleh pelanggar, dan pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri," ujar Dofiri tegas.

Setelah pembacaan putusan, Ferdy Sambo mengakui semua perbuatan dan menyatakan menyesal. Namun, dia mengajukan banding.

"Kami mengakui semua perbuatan dan menyesali semua perbuatan yang telah kami lakukan terhadap institusi Polri. Namun, mohon izin sesuai dengan pasal 9 izinkan kami mengajukan banding. Apapun putusan banding, kami siap melaksanakan," ujar Ferdy Sambo di hadapan Komisi Kode Etik Polri.

Ferdy Sambo lantas diberikan kesempatan untuk menyampaikan pesan tertulis dalam 3 hari, dan keputusan akan dibacakan dalam 21 hari kerja. (act)