Anies Baswedan Bantah Pernyataan Kemendagri Belum Terima Pengajuan Pencabutan Pergub Penggusuran

"Tapi intinya sudah bahkan kita sudah bahas itu beberapa bulan lalu sebelum lebaran. Nanti coba saya cek, mandeknya di mana ya," pungkasnya.

Sementara, saat dikonfirmasi kepada pengacara publik Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta sekaligus perwakilan KRMP, Jihan Fauziah Hamdi, menyatakan hingga saat ini masih nihil respon dari Pemprov DKI.

"Kami dari koalisi mendapatkan informasi kalau ternyata Pergub sudah dibuat dan tinggal proses Kemendagri. Kami sudah mengirimkan surat permohonan audiensi, tapi sampai hari ini nihil respon, nihil tanggapan," tegas Jihan saat dikonfirmasi, Sabtu (27/8/2022).

Jihan kembali menjelaskan bahwa proses di Kemendagri hanya sekadar formalitas semata, Anies sendiri memiliki wewenang untuk mencabut aturan tersebut.

"Dilihat dari tahapan untuk proses peraturan gubernur, memang gubernur yang melakukan penetapan, menandatangani naskah. Di level Mendagri itu hanya proses fasilitasi saja, tetapi pada akhirnya akan balik ke Gubernur karena itu produk Gubernur juga," tandas Jihan.

Sebagaimana diketahui, Kemendagri juga tidak memiliki kewenangan menolak pencabutan Pergub ini, lantaran dalam prinsip otonomi daerah, Pemerintah Daerah dibebaskan dalam mengatur dan mengurus urusan di daerahnya.

Tertuang dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137 Tahun 2015 dan Nomor 56 Tahun 2016, kewenangan pemerintah pusat yang terlalu besar dalam intervensi peraturan daerah itu telah melanggar prinsip otonomi daerah.(agr/chm)