Jokowi Naikkan Harga BBM, Jaringan Indonesia Bersatu: Lebih Baik Hapus Pensiun DPR

Jakarta - Pemerintah menaikkan harga BBM subsidi Pertalite menjadi Rp10 ribu per liter dari sebelumnya Rp7.650 per liter mulai Sabtu pukul 14.30 WIB, kata Menteri ESDM Arifin Tasrif.

Menteri Arifin dalam konferensi pers di Istana Merdeka, Jakarta, Sabtu (3/9/2022) mengatakan pemerintah juga menyesuaikan harga BBM subsidi untuk solar dari Rp5.150 rupiah per liter menjadi Rp6.800 per liter.

Kemudian, untuk BBM non-subsidi, pemerintah pemerintah menyesuaikan harga Pertamax dari Rp12.500 per liter menjadi Rp14.500 per liter.

“Ini berlaku satu jam sejak saat diumumkannya penyesuaian harga ini jadi akan berlaku pukul 14.30 WIB,” kata Arifin.

Pemerintah memutuskan skema mengalihkan subsidi BBM menjadi bantuan sosial sehingga harga BBM mengalami penyesuaian. Saat ini besaran subsidi dan kompensasi energi telah mencapai Rp502,4 triliun di APBN 2022, yang terdiri dari subsidi energi Rp208,9 triliun dan kompensasi energi sebesar Rp293,5 triliun.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam keterangan persnya menyebutkan pemerintah telah berupaya sekuat tenaga untuk melindungi rakyat dari gejolak harga minyak dunia. Pemerintah, kata Jokowi, telah meningkatkan hingga tiga kali lipat besaran subsidi dan kompensasi energi di APBN 2022.

"Saya sebetulnya ingin harga BBM di dalam negeri tetap terjangkau dengan memberikan subsidi dari APBN. Tetapi anggaran subsidi dan kompensasi BBM tahun 2022 telah meningkat 3 kali lipat dari Rp152,5 triliun menjadi Rp502,4 triliun rupiah dan itu akan meningkat terus," kata Presiden.

Ketua Umum Jaringan Indonesia Bersatu Muhammad Kadafi menilai kenaikkan BBM sulit diterima di tengah kondisi masyarakat yang sedang sulit di tengah pandemi COVID-19 

"Banyak di luar sana masyarakat susah mencari pekerjaan dan sudah sulit menyambung hidupnya untuk makan. Kenaikan BBM yang sangat tinggi akan memungkinkan menurunkan daya beli masyarakat," kata kadafi dalam keterangan tertulis, Minggu (4/9/2022).

Menurutnya, masih banyak yang bisa di lakukan pemerintah untuk tidak menarik subsidi BBM. Kadafi menilai kenaikan BBM seperti dipaksakan.   

"Kami juga meminta kepada pak Jokowi untuk maembatalkan atau menunda kenaikan BBM karena ketidaksiapan masyarakat terkait perekonomian saat ini. Kami juga meminta kepada para menteri untuk lebih baik dalam memberikan atau membisikkan ke pak Jokowi mengenai kesejahteran rakyat," katanya. 

"Lebih baik pemerintah menghapus gaji pensiun anggota DPR dan mencabut fasilitas-fasilitas pejabat daripada menaikkan BBM," tegasnya. (ant/ebs)