(Keterangan pers GNPR mengenai rencana unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM, Jumat (9/9). Sumber: ist)
Sebelumnya, Gerakan Nasional Pembela Rakyat (GNPR) angkat bicara terkait kebijakan pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
Dalam pernyataan resmi GNPR menilai, kenaikan harga BBM akan semakin memberatkan ekonomi rakyat yang saat ini masih terpuruk akibat pandemi Covid-19, terutama karena kenaikan harga BBM secara otomatis telah akan memicu kenaikan harga berbagai barang dan jasa lain, seperti harga-harga pangan, bahan pokok dan transportasi.
“Kondisi ini akan berdampak pada meningkatnya jumlah orang miskin. Rakyat miskin semakin miskin, sedangkan rakyat yang hampir miskin benar-benar akan jatuh miskin. GNPR tegas menolak kenaikan harga BBM karena kenaikan harga BBM adalah pengkhianatan terhadap mandate konstitusi,” ujar Ust Yusuf Martak, ketua GNPF dalam keterangan persnya.
Menurutnya, alasan 80 persen subsidi BBM tidak tepat sasaran sudah berlangsung bertahun-tahun, namun bukannya dan mencari solusi dan memperbaiki kondisi yang tidak adil ini sebelum menaikkan harga BBM, pemerintah menzalimi rakyat miskin dengan semena-mena menaikkan harga BBM, sehingga ketidakadilan tetap akan terus berlangsung.
“Kami meyakini kebijakan subsidi solar sarat moral hazard, sebab pemerintah menyatakan 89% solar bersubsidi tidak tepat sasaran dan dinikmati dunia usaha. Namun padsa saat yang sama penyelewengan penggunaan BBM bersubsidi, minimal bagi truk-truk pengusaha sawit, tambang batubara, tambang mineral dan industtri untuk leluasa mengkonsumsi solar bersubsidi,” ungkapnya.
Load more