"Tujuannya agar tidak terjadi tumpang tindih, bantuan lebih tepat sasaran dan bisa lebih merata," ungkapnya.
Dikatakannya, saat ini di Jatim ada sebanyak 25 kabupaten/kota yang menjadi daerah percepatan penanganan kemiskinan ekstrem di Jatim. Di 25 daerah ini digelontor berbagai program penyejahteraan dan pemberdayaan masyarakat agar mereka bisa meningkat kesejahteraannya.
Berbagai program perlindungan sosial telah disalurkan Pemprov Jatim dalam upaya memberikan penguatan kepada masyarakat yang membutuhkan. Seperti bantuan usaha Kelompok Usaha Bersama (Kube) dan untuk program Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE).
Selain itu juga melalui program zakat produktif yang menggandeng Baznas Jatim dan BUMD, lalu program Asistensi Sosial Penyandaang Disabilitas (ASPD) yang sesungguhnya telah rutin diberikan dan masih banyak program lainnya.
“Alhamdulillah upaya kita sejauh ini cukup dapat dilihat hasilnya. Dimana Jatim, berdasarkan data BPS, tercatat sebagai provinsi dengan penurunan tertinggi angka kemiskinan secara nasional. Setelah sebelumnya pada periode Maret 2021-September 2021, penurunan angka kemiskinan di Jatim mencapai 313.130 jiwa. Kemudian, pada periode Maret 2021–Maret 2022, penurunan angka kemiskinan berhasil mencapai angka 391.400 jiwa. Tertinggi nasional,” tegasnya.
Saat ini pun, pihaknya juga aktif menyalurkan bansos dampak kenaikan harga BBM guna mencegah bertambahnya kemiskinan potensial dengan membantu masyarakat ekonomi rentan. Bantuan diwujudkan melalui berbagai program yang totalnya mencapai Rp257 miliar.
"Ada bantuan nelayan, ada bantuan untuk driver ojol dan mikrolet, kemudian bantuan untuk penyandang disabilitas serta untuk pelaku UMKM. Berbagai upaya terus kita lakukan termasuk untuk meningkatkan daya beli masyarakat melalui operasi pasar di 25 titik,” tandasnya.
Load more