Jakarta - Kementerian Agama menggelar forum Mudzakarah (diskusi) Perhajian dengan sejumlah pemangku kepentingan untuk membahas berbagai tantangan yang akan dihadapi dalam penyelenggaraan ibadah haji ke depannya.
"Ada beberapa tantangan kita saat ini. Pertama adalah apa yang biasa saya sebut interstate regulations atau regulasi antarnegara, yang mau tidak mau harus dikompromikan," ujar Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Hilman Latief dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat (30/9/2022).
Hilman mengatakan tantangan lainnya yang patut menjadi perhatian bersama yakni soal kuota jamaah dan juga pembiayaannya, lalu pembiayaan haji yang inklusif yang tidak memberatkan jamaah tetapi tetap proporsional.
Berbagai tantangan itu akan dibahas secara mendalam oleh pihak-pihak terkait seperti Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Direktur Pelayanan Haji, perwakilan Ormas Islam, hingga akademisi.
"Kita juga ingin mendorong BPKH untuk lebih dapat meningkatkan nilai manfaatnya, untuk dapat mendorong jamaah untuk siap dengan biayanya," ujar dia.
Forum ini, kata Hilman, diharapkan dapat menghasilkan konsep mengenai pembiayaan haji yang berkeadilan dalam rangka memberikan pelayanan yang terbaik kepada jamaah.
"Catatan dari lembaga negara yang lain, seperti KPK, Kemenag juga diminta untuk merumuskan konsep pembiayaan haji yang berkeadilan," kata dia.
Sementara itu, Direktur Bina Haji Kemenag Arsad Hidayat dalam laporannya menyampaikan forum Mudzakarah ini merupakan langkah awal sebelum nantinya dilaksanakan Mudzakarah Perhajian Tingkat Nasional.
"Dalam forum ini kita ingin mendengarkan apa yang disampaikan oleh narasumber yang langsung menangani keuangan haji, bagaimana Bipih saat ini, kemudian bagaimana untuk kesinambungan penyelenggaraan ibadah haji ke depan," kata Arsad.
Ia melanjutkan bahwa forum ini juga akan membahas isu terkait kenaikan beberapa paket layanan haji di Arab Saudi. "Saya kira ini sangat menarik karena banyak media yang membahas terkait keberlangsungan ibadah haji khususnya dengan kenaikan beberapa paket layanan yang terjadi di Arab Saudi," kata Arsad. (ant/ade)
Load more