Jakarta - Parlemen negara-negara G20 dalam pertemuan The 8th G20 Parliamentary Speakers Summit (P20) berkomitmen untuk memastikan tidak ada negara yang kesulitan memenuhi pasokan pangan pada 2023.
Puan mengatakan, parlemen P20 juga mendorong agar permasalahan keamanan pangan tidak sampai berimbas pada kelompok perempuan dan anak yang menjadi korban terbesar.
“Karena akan merugikan masyarakat yang ada di negaranya,” ujarnya.
Menurut Puan, komitmen ini disampaikan oleh ketua ataupun delegasi parlemen negara G20 dengan cara, pendapat dan pandangan yang berbeda-beda. Meski demikian, kata Puan, kesemuanya menyepakati untuk tidak saling menyerang ataupun menyalahkan.
“Dalam semua sesi kami menyepakati bahwa tidak ada negara yang saling menyerang, menyalahkan, namun tentu saja dalam diskusi kami mempersilahkan semua negara untuk menyatakan pendapatnya," ujarnya.
Puan mengatakan bahwa masukan tentang ketahanan pangan yang didapatkan dalam forum P20 itu akan disampaikan dan dikoordinasikan dengan Pemerintah sebagai pemegang kewenangan eksekutif.
Sementara itu, DPR akan melakukan fungsi pengawasan terhadap program ketahanan pangan yang akan dijalankan Pemerintah.
“Kami akan mengkoordinasikannya melalui komisi-komisi terkait dan masukan dari P20 akan diberikan kepada Pemerintah untuk bisa diimplementasikan di lapangan karena yang memegang program secara teknis di lapangan adalah kementerian dan lembaga,” ujarnya.
Menurut Puan, ada empat topik pembahasan yang dibahas dalam forum P20 yang digelar sejak 6 hingga 7 Oktober. Masing-masing adalah soal ekonomi hijau; ketahanan pangan dan energi; mengefektifkan peran parlemen dan demokrasi; serta inklusi sosial, kesetaraan gender, dan pemberdayaan perempuan.
Forum P20 adalah Forum Parlemen Negara-Negara G20 yang diselenggarakan dalam satu rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20.
DPR RI mengusung Tema Stronger Parliament for Sustainable Recovery dalam P20 yang sejalan dengan Tema Presidensi G20 Recover Together, Recover Stronger. (hw/muu)
Load more