Jakarta - Pernyataan Tim Kuasa Hukum Gubernur Papua, Lukas Enembe terkait pengukuhan Lukas sebagai ketua suku besar di Papua baru-baru ini, ditepis oleh Ketua Dewan Adat Suku Yewena Yosu, Johanes Jonas Mentanaway.

Johanes mengatakan pihaknya tidak mengakui Lukas Enembe sebagai Kepala Suku Besar di tanah Papua. Sebab menurutnya, pengukuhan Lukas Enembe sebagai Kepala Suku Besar di tanah Papua ada agenda kepentingan politiknya.

"Di tanah Papua, masing-masing suku mempunyai kepala suku, beberapa suku dapat duduk bersama dan menunjuk satu orang yang dianggap punya kekuatan, berpengaruh dan kaya untuk diangkat menjadi kepala suku", ucap Johanes, dikutip Jumat (14/10/2022).

"Kami tidak menganggap Lukas Enembe sebagai kepala suku besar Papua. Kami melihat ada agenda kepentingan politik dalam isu tersebut," tuturnya.

Bahkan, Dia mengatakan, pemilihan Gubernur Papua saat itu juga dinilai tidak valid.

"Karena waktu itu masih menggunakan sistem noken sehingga menguntungkan Lukas Enembe terpilih menjadi gubernur," ujarnya.

Lebih lanjut, Johanes menceritakan alasan menggunakan sistem noken tersebut pada masa itu.

"Masyarakat Papua masih dianggap belum bisa membaca dan menulis. Beberapa suku sudah tidak setuju dengan sistem tersebut," jelasnya.

Sebelumnya diberitakan, Kuasa Hukum Lukas Enembe, Aloysius Renwarin mengatakan bahwa Lukas merupakan tokoh besar dan Kepala Suku yang telah dikukuhkan pada tanggal 8 Oktober 2022 lalu oleh dewan adat Papua.

Oleh karena itu, Aloysius menegaskan alasannya mengapa pihaknya meminta diperiksa di tempat terbuka.

"Beliau sangat gentlemen akan diperiksa di Papua di halaman terbuka dengan khas Papua semua disaksikan oleh rakyat Papua. Beliau merupakan tokoh besar Papua kepala suku besar maka harus diperiksa di depan rakyatnya," tandasnya. (rpi/ree)