Jakarta - Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh angkat bicara soal wacana reshuffle yang diungkapkan langsung oleh Presiden Jokowi. Menurut dia, soal wacana Jokowi akan melakukan reshuffle menteri yang berasal dari kader Partai NasDem adalah hak presiden.
"Saya pikir bahwa itu semua adalah hak bapak presiden ya. Jadi sekali lagi kita konsisten di sana," ungkapnya di Wisma Nusantara, Jakarta, Rabu (26/10/2022).
"Saya sudah katakan, bukan masalah siap atau tidak siap, tapi itu hak prerogatif presiden," tambah dia.
Paloh mengaku akan menghormati keputusan Jokowi jika kebijakan reshuffle tersebut menjadi langkah terbaik. Termasuk jika kursi menteri itu diberikan kepada PKS, sebagai calon koalisi parpolnya.
"Apa saja kebijakan yang dianggap tepat oleh presiden ya kita akan pasti menghormati," jelasnya.
Meski demikian, Paloh mengatakan wacana reshuffle menteri itu belum tentu dilakukan oleh Jokowi. Atas hal ini, partainya masih tetap mendukung pemerintahan Jokowi.
"Belum tentu [menarik dukungan]. Kenapa harus narik dukungan? Belum pasti itu [reshuffle], bisa iya bisa tidak," ujarnya.
Lebih lanjut, ia meyakini Jokowi memahami arti keberadaan NasDem di kabinetnya, sehingga yakin tidak benar-benar melakukan reshuffle. Namun, ia tetap menghormati Jokowi jika itu menjadi kenyataan.
"Presiden Jokowi yang saya kenal tentu memahamin juga, apa arti keberadaan NasDem bersama beliau. Nah, kalau misalnya masih dianggap tetap diperlukan saya menghargai, tapi kalau misalnya dianggap 'ah NasDem ini enggak ada gunanya lagi nih, saya suruh pinggir saja'. Artinya kita akan menghormati itu," tandas dia. (saa/mii)
Load more