Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani membeberkan sejumlah isu yang menjadi fokus dalam menjalankan fungsi pengawasan di masa sidang saat membuka Masa Persidangan II Tahun Sidang 2022–2023 DPR RI di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/11/2022).
"Selanjutnya, penegakan hukum kasus narkoba dan penegakan hukum jejaring judi online yang ada di Indonesia," kata Puan saat membacakan pidatonya dalam rapat paripurna di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa.
Dia menjelaskan fungsi pengawasan DPR RI juga diarahkan untuk meningkatkan kinerja kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian (K/L) dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi rakyat.
"Komisi dan AKD (Alat Kelengkapan Dewan) DPR RI terkait agar dapat mendorong kementerian dan lembaga bekerja responsif, terukur, berorientasi menyelesaikan masalah, dan komunikatif menghadapi rakyat," tambahnya.
DPR bersama Pemerintah dan DPD, lanjutnya, akan menyelesaikan pembahasan sebanyak 15 rancangan undang-undang (RUU) yang saat ini berada dalam pembahasan Pembicaraan Tingkat I.
"DPR juga akan segera menetapkan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) RUU Prioritas Tahun 2023 sebagai acuan dalam melakukan penyusunan dan pembahasan Rancangan Undang-Undang oleh DPR RI dengan Pemerintah, baik RUU yang berasal dari DPR RI dan Pemerintah maupun DPD RI," jelasnya.
Selain itu, kata Puan, DPR juga akan memastikan kinerja APBN Tahun Anggaran 2022, yang akan segera memasuki kuartal terakhir, berjalan secara efektif dan efisien.
"Penyerapan anggaran di setiap kementerian dan lembaga optimal, tidak terjadi pemborosan, dan belanja yang tepat sasaran," katanya.
Dalam rapat paripurna tersebut, Puan melaporkan keberhasilan penyelenggaraan the 8th G20 Parliamentary Speakers’ Summit (P20), yang digelar di DPR pada 5-7 Oktober lalu, berjalan dengan lancar dan sukses.
Menurut dia, DPR turut melaksanakan diplomasi parlemen lain dengan mengikuti berbagai forum-forum parlemen dunia. Selanjutnya, DPR akan menghadiri beberapa pertemuan dan konferensi penting baik pada tingkat ASEAN maupun internasional.
Terakhir, Puan mengatakan DPR dan Pemerintah akan bekerja sama, gotong royong, dan berkolaborasi untuk memperkuat implementasi agenda bersama negara Penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Indonesia pada 15-16 November 2022.
"Yang dapat memperkuat pemulihan sosial dan ekonomi di masing-masing negara, sehingga kerja sama global benar-benar mewujudkan komitmen Recover Together: No Country Left Behind," kata Puan.
Rapat Paripurna ke-9 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2022-2023 digelar setelah para anggota DPR menjalani reses sejak awal Oktober. Selain pembacaan pidato ketua DPR, acara yang dihadiri seluruh fraksi di DPR itu dilanjutkan dengan Pelantikan Pergantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPR dan MPR sisa masa jabatan 2019-2024. (saa/ebs)
Load more