Meski sudah tak lagi menjabat Gubernur, Anies Baswedan mendapat protes dari Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (NU) DKI Jakarta terkait dengan pembagian dana hibah tahun 2023.
NU DKI Jakarta merasa Anies Baswedan tidak adil dalam membagikan dana tersebut. Pasalnya organisasi yang sudah berdiri sejak tahun 1926 itu hanya mendapatkan jatah sebesar Rp4 miliar, sementara Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jakarta memperoleh Rp15 miliar.
Protes NU DKI Jakarta terhadap Anies Baswedan ini disampaikan oleh Wakil Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama DKI Jakarta Husny Mubarok Amir.
“Saat ini PWNU DKI Jakarta diusulkan oleh gubernur (yang lama) tahun 2023 akan menerima Rp4 miliar. Sedangkan MUI diusulkan menerima Rp15 miliar,” ungkap Husny dalam keterangan tertulisnya, Kamis (17/11/2022) dilansir dari VIVA.
“Anggaran Rp4 miliar terasa sangat kecil bagi PWNU DKI Jakarta yang menaungi 6 cabang, 44 MWC, 267 ranting, 18 lembaga, 14 badan otonom serta lebih dari 4 juta anggota di Jakarta,” katanya.
Husny pun mengutip survei yang dilakukan lembaga Lingkaran Survei Indonesia Denny JA tahun 2019, di mana NU diposisikan sebagai ormas terbesar dengan 49,5 persen jumlah anggota.
Lebih dari itu, Husny mengklaim pihaknya telah melaksanakan lebih dari 800 kegiatan sepanjang tahun 2022. Bahkan, di tahun depan, pihaknya sudah merencanakan lebih dari 1000 kegiatan yang tersebar ke pelosok ranting dan anak ranting.
“Bahkan akan semakin banyak pula kegiatan yang akan dilakukan oleh Badan Otonom NU serta lembaga di bawah naungan PWNU DKI Jakarta,” tuturnya.
Ia menginginkan agar besaran dana hibah tahun 2023 bisa lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya guna meningkatkan sejumlah program yang sudah dicanangkan.
“Sangat tidak proporsional jika PWNU yang begitu banyak agenda hanya mendapatkan dana hibah sebesar Rp4 miliar. Namun, di sisi lain MUI Jakarta yang secara struktur organisasi dan banyaknya kegiatan tidak sebanyak dan sebesar PWNU, namun dialokasikan sebesar Rp15 miliar di tahun 2023 nanti,” ujarnya. (amr)
Load more