Jakarta - Siapakah sosok pengganti Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa yang bakal dipilih oleh Presiden Joko Widodo?

Hingga saat ini teka-teki sosok pengganti Jenderal Andika Perkasa untuk mengisi jabatan sebagai Panglima TNI masih misterius.

Pengamat Intelijen dan Terorisme, Ridwan Habib menyarankan Presiden Jokowi memilih sosok Panglima TNI yang dekat dengan rakyat.

Menurut Ridwan Habib hal itu karena Indonesia akan menyelenggarakan pemilu pada 2024. 

Pahami Proses Politik

“Saya kira kita harus mencari Panglima TNI yang memahami tentang proses politik yang sedang berjalan. Kita tidak bisa menafikan seolah-seolah Panglima TNI harus dipisahkan dari persiapan pilpres,” kata Ridwan Habib, Minggu (27/11/2022).

Tak Boleh Berpolitik Praktis 

Ridwan menegaskan bahwa Panglima TNI yang baru nanti tidak boleh berpolitik praktis. Alasannya, undang-undang melarangnya. 

“TNI harus berada di atas semua golongan, di atas semua partai politik, tidak boleh memihak salah satu partai politik,” katanya. 

Tidak Boleh Asal Pilih 

Ridwan menyampaikan calon Panglima TNI tidak boleh asal pilih. Oleh karena itu, sebagai pemegang hak proregatif, Presiden Jokowi harus mengajukan calon panglima TNI yang mempunyai sense of politik tapi tidak boleh berpolitik praktis. 

Bisa dari Angkatan Darat Lagi 

Selain itu, sosok Panglima TNI yang baru juga bisa dari Angkatan Darat lagi. Sebab, tidak ada aturan tertulis bahwa Panglima TNI harus bergantian atau bergiliran dari masing-masing matra. 

"Pemilihan Panglima TNI adalah hal proregatif presiden," katanya. Ia juga berharap DPR melihat sosok calon Panglima TNI yang dekat dengan rakyat saat uji kelayakan dan kepatutan. Sebab, sejarah TNI tidak bisa dipisahkan dari rakyat itu sendiri. 

“Jika terjadi krisis maka itu TNI perlu hadir membantu rakyat,” katanya. 

Tahu Politik 

Meskipun tidak boleh melakukan politik praktis, Ridwan menyampaikan bahwa Panglima TNI harus paham tentang politik karena dinamika pemilu dan pilpres akan berpengaruh terhadap stabilitas keamanan nasional. 

KSAD, KSAL, dan KSAU saat jeda sidang tahunan MPR/DPR, Selasa, 16 Agustus 2022.

Persiapan Cukup Singkat 

Terlebih, persiapan bisa dikatakan cukup singkat karena pemilu dilaksanakan pada Februari 2024. 

“Jadi ini proses persiapannya sangat mepet, di derah ada yang belum tahu," katanya. 

Ia menambahkan mau tidak mau TNI akan terlibat, misalnya dalam pengamanan pengiriman kotak suara, yang menggunakan pesawat Hercules, walaupun tidak boleh berada di dalam TPS. 

"Tapi soal pengiriman logistik surat suara dari pengalaman-pengalaman sebelumnya selalu menggunakan fasilitas TNI karena banyak tempat-tempat yang sulit terjangkau. Pesawat Hercules dan kapal laut." pungkasnya.

Komisi I Segera Laksanakan Uji Kelaikan

Anggota Komisi I DPR RI Mayjen TNI (p) TB Hasanuddin mengutarakan gambaran pelaksanaan uji kelayakan Panglima TNI yang nanti dilakukan.

Menurut dia, ada 5 poin pertanyaan untuk calon Panglima TNI dan ia memprediksi pertanyaan-pertanyaan Komisi 1 akan berkisar di lima masalah.

Pertama, kata Hasanuddin, bagaimana upaya Panglima TNI menjaga dan meningkatkan disiplin para prajurit TNI yang kalau menurut data yang ada akhir-akhir ini sedikit menurun.

"Kedua, bagaimana upaya Panglima TNI dalam usaha menyelesaikan Renstra ke III MEF," kata politisi PDI Perjuangan ini.

Lalu yang ketiga kata dia, bagaimana upaya Panglima TNI untuk meningkatkan profesionalisme prajurit TNI melalui latihan dan pendidikan, terutama dalam rangka menghadapi ancaman actual .

Keempat, bagaimana upaya Panglima TNI dalam rangka meningkatkan kesejahteraan prajurit.

"Kemudian, bagaimana sikap Panglima TNI agar prajurit TNI tetap netral dan tak berpolitik sesuai dengan aturan perundang-undangan mengingat pesta politik seperti Pilpres, Pileg, dan Pilkada semakin dekat," tandasnya.  

Hasanuddin juga menyebut Surat Presiden (Surpres) mengenai pergantian panglima TNI harus segera dikirim ke DPR. 

"Prediksi kami sebelum reses atau sebelum tanggal 15 Desember 2022 sudah harus ada jadwal uji kelayakan untuk calon Panglima TNI yang baru," kata politisi PDI Perjuangan ini.

Sebelumnya, Sekjen DPR RI Indra Iskandar menjelaskan pihaknya telah menginformasikan ke Kemensetneg agar Surpres pergantian panglima TNI dapat diserahkan ke DPR pada Senin (28/11/2022).

"Jadi penyerahan surpres Panglima TNI itu akan diserahkan oleh Mensesneg kepada Ibu Puan itu tanggal 28 November," kata Indra saat ditanya awak media.

Indra menyebut saat ini Ketua DPR RI Puan Maharani sedang melakukan lawatan kerja ke Phnom Penh, Kamboja.

Puan menjadi delegasi DPR RI untuk menghadiri 43th General Assembly of ASEAN Interparliamentary (AIPA)

"Tidak jadi disampaikan hari ini, karena ibu Puan masih memimpin delegasi Indonesia pada sidang parlemen ASEAN atau AIPA di Kamboja," pungkasnya. (ree/viva/muu)