"Tidak ada [lobi-lobi]. Kami mendapatkan informasi begini karena pimpinan DPR pada saat itu sedang melaksanakan tugas ke Kamboja, karena beliau tidak ada kan tidak mungkin surat itu lewat pos atau tidak diserahkan secara resmi," kata dia.
"Karena menyangkut jabatan Panglima ya harus dibawa oleh utusan presiden, diserahkan secara fisik kepada ketua DPR. Jadi tidak ada diskusi-diskusi yang lain," sambung dia.
Sebagai informasi, Surpres tersebut mulanya akan diberikan langsung kepada Ketua DPR RI Puan Maharani pada 23 November oleh Menteri Sekretariat Negara (Mensesneg) Pratikno.
Namun, rencana itu urung dilakukan karena Puan sedang menghadiri acara sidang parlemen ASEAN di Kamboja. (saa/ebs)
Load more