“Termasuk di DKI Jakarta, di mana Marullah si anak Betawi asli yang diangkat pada zaman Anies, karena dianggap orangnya Anies, karena dianggap orang yang tidak sepakat dengan Heru dan kelompoknya, maka disikat, dihabisi, diganti,” tegasnya.
Sehingga Ujang tidak heran apabila ada respon penolakan dari Forkabi. Dia menilai seharusnya Heru berkompromi saja, apalagi melihat kinerja Marullah telah sesuai dengan asesmennya ketika diangkat menjadi Sekda DKI.
Jika sampai alasannya lantaran Marullah adalah orang di masa kepemimpinan eks Gubernur DKI Anies Baswedan maka disingkirkan, itu mencerminkan bahwa Heru bukan lah sosok negarawan.
“Itu mencerminkan bahwa Heru bukan lah sosok negarawan, bukan sosok pemimpin yang bagus ketika pemimpinnya ugal-ugalan menghabisi lawan politik dia yaitu orangnya Anies. Saya sih melihat wajar orang-orang Forkabi itu memprotes kebijakan Heru yang ugal-ugalan yang tanpa arah, yang tak jelas arahnya ke mana,” pungkas Ujang.
Seperti diberitakan sebelumnya, Anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta Abdul Ghoni menilai Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono tidak menghargai putra Betawi usai mencopot jabatan Marullah Matali sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) DKI.
Abdul Ghoni selaku Ketua Umum Forkabi (Forum Komunikasi Anak Betawi) kecewa dengan keputusan yang diambil oleh Heru.
“Saya sebagai putra Betawi dan juga Ketua Umum Forkabi kecewa sama Heru. Heru tidak boleh semena-mena, harus ada etika. Saya tersinggung,” ujar Ghoni, melansir dari keterangan resmi, Senin (5/12/2022).
Lebih lanjut, Ghoni menegaskan bahwa Heru seharusnya paham posisinya sebagai Pj Gubernur tidak dapat berbuat semaunya. Terutama, selama ini masyarakat Betawi selalu hidup berdampingan dan rukun tanpa ketegangan.
Load more