Jakarta – Komnas HAM (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia) mengingatkan pemerintah dan DPR RI agar penyusunan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) sesuai dengan koridor hak asasi manusia.
"Komnas HAM berharap perubahan dan perbaikan sistem hukum pidana tetap berada dalam koridor penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia," ujar Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro, Senin (5/12/2022).
Atnike mengatakan Komnas HAM menyoroti sejumlah hal dalam draft RKUHP versi terbaru.
Seperti tindak pidana pelanggaran berat HAM di dalam RKUHP sebagian besar diadopsi dari Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.
Delik pelanggaran HAM berat dikenal dengan asas retroaktif dan prinsip tidak mengenal kedaluwarsa.
Apabila RKUHP tidak memasukkan dua asas tersebut, maka 15 peristiwa pelanggaran HAM berat yang penyelidikannya sudah selesai dapat dianggap tidak ada. Bahkan, tidak pernah terjadi.
"Faktanya kita masih bisa menemukan korban atas peristiwa-peristiwa tersebut," katanya.
Load more