Dinilai Tidak Etis, Politikus PDIP Sebut Mendagri Bisa Pecat Bupati Meranti

“Bapak mau tau? akibat pandemi Covid, warga Meranti tidak bisa pergi ke malaysia, 41 ribu penganggurannya. Kalau bapak gak mau ngurus kami, kalau pusat gak mau ngurus Meranti berikan kami ke negeri sebelah," katanya.

Bupati Meranti merasa bahwa uang hasil dari minyak mereka banyak diambil sehingga mereka tidak dapat membangun dan mengentaskan kemiskinan.

“Kami daerah miskin daerah ekstrem, jadi daerah miskin harga minyak bapak ibu ambil uangnya entah dibawa kemana, pemerataan pemerintahan kemana seharusnya kami jadi prioritas, karena pak Jokowi 2024 wajib 0 persen. bagaimana kami mau bangun rumahnya, bagaimana mau angkat kemiskinan orangnya, nelayannya, petani, buruhnya," ujar Muhammad Adil.

Pada akhir video, Bupati Meranti mengatakan jika tidak ada perubahan maka ia akan membawa keluhannya ini ke Mahkamah.

Dari penelusuran tvOnenews, apa yang dikatakan oleh Bupati Meranti dalam video viral  tersebut merupakan pertanyaannya terkait Dana Bagi Hasil (DBH) Migas dan anggaran Pegawai Pemerintah dengan perjanjian Kerja (PPPK) di depan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI.

Dilansir dari antaranews, Muhammad Adil menjelaskan bahwa Meranti menerima DBH sebesar Rp114 miliar dengan hitungan harga minyak 60 dollar AS per barel. Kemudian, dalam pembahasan APBD 2023 sesuai pidato Presiden Joko Widodo (Jokowi), harga minyak dunia naik menjadi 100 dollar AS per barel.