"Memang ada Menteri LHK yang kinerjanya sebaik beliau selama ini ? Jutaan ha selama ini hutan lepas ketangan orang-orang hanya menguntungkan oknum-oknum pemerintah dan swasta. Dan ditangan Siti Nurbaya, pengelolaan lebih banyak untuk kemaslahatan rakyat. Jadi PDIP maupun Syaiful Djarot sebaiknya tidak Asbun!," tegas Irma.
Lebih jauh lagi Anggota Komisi IX DPR ini bicara tentang Mentan, Syahrul Yasin Limpo dimana ada kementerian yang tumbuh di era pendemi kecuali Kementerian Pertanian. Terlebih, soal tuduhan import beras yang dianggap Irma menuduh tanpa ada data yang jelas.
"Dia (Dajrot) menuduh kalau Mentan senang impor, Makanya kalau bicara
jangan asal ngomong jika tidak by data! Mentan yang ngotot mengatakan bahwa kita tidak perlu import karena stok beras dipetani cukup! Baca media dia biar nggak asbun dan paham siapa ngotot mau import! Dan baca juga penghargaan apa saja yg sudah diperoleh Syahrul Yasin Limpo sebagai Mentan berkinerja baik," kata Irma menegaskan.
Kembali ke soal reshuffle, Irma menegaskan itu hak prerogative Presiden, biarkan itu menjadi kewenangan dan kebutuhan Presiden. Tapi ia yakin Presiden tidak akan melakukan hal-hal akan merugikan pemerintah dengan melakukan reshuffle pada menteri berkinerja baik seperti Syahrul Yasin Limpo dan Siti Nurbaya Bakar karena masyarakat juga tau dan merasakan hasil kerja baik beliau berdua, tidak paripurna memang karena sering kali kebijakan-kebijakan baik menjadi tidak sempurna manakala menteri terkait lainnya malah bersikap kontraproduktif.
"Saya sebagai pemerhati pertanian dan kehutanan melihat tidak ada celah yang bisa disebut kinerja kedua menteri diatas termasuk yang harus di evaluasi dan jika akhirnya keduanya di reshuffle menurut saya itu pasti karena sebab lainya, pasti bukan karena kinerja. Karena keduanya menteri selalu menjalankan program pemerintah serta presiden dan tidak pernah sekalipun melenceng dari perintah Presiden," tandasnya.
Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat mengatakan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya perlu dievaluasi.
Hal itu Djarot sampaikan merespons pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang memberi sinyal akan ada reshuffle kabinet sebelum 2024.
Load more