Jakarta - Desakan kepada Presiden Joko Widodo untuk melakukan reshuffle kabinet semakin menguat. Salah satunya muncul dari partai berlambang banteng PDI Perjuangan. Dua menteri yang disorot diantaranya Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo, dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya.

Tekanan tersebut salah satunya dari Ketua DPP PDIP, Djarot Saiful Hidayat yang mendesak Presiden Jokowi. Menurut PDIP, dua menteri itu tak mendukung janji Jokowi. Salah satunya mengenai ketahanan pangan.

Menanggapi hal itu, Politikus NasDem, Irma Suryani Chaniago bilang jika soal reshuffle itu adalah hak preogrativ Presiden dan PDIP maupun Djarot sebaiknya jangan asal bunyi (asbun).

Irma menuturkan, jika dua menteri partai dari NasDem adalah orang-orang berprestasi 

"Reshufle adalah hak prerogative presiden, sebaiknya Djarot atau PDIP sekalipun jangan asbun! Karena faktanya 2 Menteri Nasdem yang dminta di evaluasi adalah menteri punya prestasi!," kata Irma kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (24/12/2022). 

Ia menjelaskan, Siti Nurbaya Bakar adalah Menteri Kehutanan dengan segudang prestasi. Irma pun meminta semua pihak untuk buka mata, diera kepemimpinan Siti kebakaran hutan jarang terjadi bahkan bisa dibilang hutan aman dan udara bebas dari kabut asap. 

Belum lagi, bagaimana penanaman mangrove masif dilakukan dalam rangka menjaga abrasi, lalu coba lihat bagaimana beliau membagi dengan sangat baik mana hutan tanaman industri, hutan tanaman rakyat dan mana yang hutan lindung dengan tegas dan jelas. Belum lagi sanksi-sanksi dikenakan terhadap para pelanggar ketentuan penerintah terkait penggunaan lahan dan lain sebagainya. 

"Memang ada Menteri LHK yang kinerjanya sebaik beliau selama ini ? Jutaan ha selama ini hutan lepas ketangan orang-orang hanya menguntungkan oknum-oknum pemerintah dan swasta. Dan ditangan Siti Nurbaya, pengelolaan lebih banyak untuk kemaslahatan rakyat. Jadi PDIP maupun Syaiful Djarot sebaiknya tidak Asbun!," tegas Irma. 

Lebih jauh lagi Anggota Komisi IX DPR ini bicara tentang Mentan, Syahrul Yasin Limpo dimana ada kementerian yang tumbuh di era pendemi kecuali Kementerian Pertanian. Terlebih, soal tuduhan import beras yang dianggap Irma menuduh tanpa ada data yang jelas.

"Dia (Dajrot) menuduh kalau Mentan senang impor, Makanya kalau bicara 
jangan asal ngomong jika tidak by data! Mentan yang ngotot mengatakan bahwa kita tidak perlu import karena stok beras dipetani cukup! Baca media dia biar nggak asbun dan paham siapa ngotot mau import! Dan baca juga penghargaan apa saja yg sudah diperoleh Syahrul Yasin Limpo sebagai Mentan berkinerja baik," kata Irma menegaskan. 

Kembali ke soal reshuffle, Irma menegaskan itu hak prerogative Presiden, biarkan itu menjadi kewenangan dan kebutuhan Presiden. Tapi ia yakin Presiden tidak akan melakukan hal-hal akan merugikan pemerintah dengan melakukan reshuffle pada menteri berkinerja baik seperti Syahrul Yasin Limpo dan Siti Nurbaya Bakar karena masyarakat juga tau dan merasakan hasil kerja baik beliau berdua, tidak paripurna memang karena sering kali kebijakan-kebijakan baik menjadi tidak sempurna manakala menteri terkait lainnya malah bersikap kontraproduktif. 

"Saya sebagai pemerhati pertanian dan kehutanan melihat tidak ada celah yang bisa disebut kinerja kedua menteri diatas termasuk yang harus di evaluasi dan jika akhirnya keduanya di reshuffle menurut saya itu pasti karena sebab lainya, pasti bukan karena kinerja. Karena keduanya menteri selalu menjalankan program pemerintah serta presiden dan tidak pernah sekalipun melenceng dari perintah Presiden," tandasnya.

Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat mengatakan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya perlu dievaluasi.

Hal itu Djarot sampaikan merespons pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang memberi sinyal akan ada reshuffle kabinet sebelum 2024.

"Mentan dievaluasi, Menhut dievalusi, Menteri Kehutanan ya. Harus dievaluasi. Semua menteri juga harus dievaluasi. Supaya apa? Supaya ada satu darah baru yang segar, yang bisa mendukung penuh kebijakan Pak Jokowi," kata Djarot di Jakarta, Jumat (23/12/2022).

Djarot beralasan dua menteri itu tak mendukung janji Jokowi. Salah satunya mengenai ketahanan pangan.

Ia mempertanyakan alasan pemerintah mengimpor beras setelah sekian lama swasembada. Terlebih lagi, Indonesia sedang panen raya dan harga beras sedang tinggi.

"Saya termasuk yang prihatin ketika kita sudah di masa lalu, sudah gembar-gembor swasembada beras, ternyata kita impor beras ketika harganya naik," ujarnya.

Politikus PDIP itu menilai kebijakan impor beras ini merugikan rakyat kecil, termasuk petani. Djarot menilai harus ada evaluasi terhadap menteri-menteri terkait.(ppk)