Kejagung: Penanganan Tindak Pidana Kejahatan Seksual terhadap Anak di Bawah Umur di Lahat dalam Proses Eksaminasi

Jakarta, tvOnenews.com – Tuntutan pelaku tindak pidana kejahatan seksual terhadap anak di bawah umur, yakni 7 bulan penjara kemudian diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat sebanyak 10 bulan menjadi viral di media massa dan media sosial.

Hal ini menimbulkan polemik di masyarakat karena dianggap tidak adil. Bahkan, cenderung melindungi pelaku tindak pidana.

Melalui keterangan resmi Kejaksaan Agung (Kejagung) yang diterima tvOnenews.com, Senin (9/1/2023), ada beberapa poin hasil eksaminasi pimpinan pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan.

Salah satunya adalah hasil eksaminasi menunjukkan dalam tindak pidana kejahatan seksual terhadap anak di bawah umur, para pelaku dan korban masih merupakan anak di bawah umur sehingga undang-undang yang diterapkan dalam penanganan perkara ini, yaitu Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Terhadap para pelaku, dikenakan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara dan paling singkat 3 tahun penjara serta denda Rp300.000.000 dan paling sedikit Rp60.000.000.

“Hasil eksaminasi menunjukkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum kurang mencerminkan dan memenuhi rasa keadilan di masyarakat sehingga menimbulkan reaksi yang masif di berbagai platform media dan masyarakat termasuk keluarga,” demikian keterangannya.

Tidak ada norma hukum yang dilanggar apabila Jaksa Penuntut Umum melakukan upaya hukum banding meskipun antara putusan dengan tuntutan lebih tinggi.

Demi keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum berdasarkan hati nurani, maka diperintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk mengambil langkah strategis, yaitu upaya hukum banding dengan harapan hukuman dapat diperberat.

“Pimpinan Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan tetap melakukan pemeriksaan yang intensif kepada Jaksa Penuntut Umum yang menangani perkara dan pejabat struktural Kejaksaan Negeri Lahat. Apabila ditemukan pelanggaran, maka akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku,” terangnya. (nsi)