Namun, pria kelahiran Sumatera Utara ini mengatakan, kebijakan tarif integrasi saja tidak berjalan lancar, namun mengapa ingin menetapkan kebijakan ERP.
"Kita sudah menyetujui tarif integrasi tapi belum berjalan dengan baik. Apalagi itu? Kenapa mesti ERP. Kalau kemarin ada 25 jalur, ini kan ERP 25 jalur, apa yang terjadi dengan masyarakat? Berapa kemudian dia dapat? Siapa yang mengelola?" pungkas dia. (ags/mii)
Load more